TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Kabupaten Bulungan dan PT Pertamina bakal menerapkan Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pendistribusian pada Bahan Bakar Minyak (SIMDALI-BBM).
Itu disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara H Syaiful Herman saat membuka rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM, Selasa (26/11).
Disebutkan Syaiful, selain dengan PT Pertamina, dalam penerapan aplikasi ini juga akan terlibat pihak perbankan, yakni BNI. “Dengan SIMDALI-BBM, ke depan pembelian untuk JBT solar dan JBKP premium akan dibatasi. Misal, untuk kendaraan roda dua akan dibatasi pembeliaannya maksimal Rp 30 ribu per hari. Sistemnya menggunakan scan barcode yang ada pada masing-masing kartu, semacam kartu ATM. Dengan saldo yang sudah ditetapkan,” bebernya.
Lewat sistem itu, diharapkan pengisian BBM tidak dilakukan secara berulang-ulang, dan meminimalisasi terjadinya antrean. “Bagaimana evaluasi penerapan SIMDALI-BBM dengan bekerja sama dengan BNI kita masih menunggu kelanjutannya. Yang jelas, sistem berbasis elektronik yang melakukan pembatasan serta kontrol pada pengisian BBM di SPBU,” ungkapnya.
Untuk saat ini hingga SIDAMLI-BBM siap digunakan, pembatasan pembelian BBM akan menggunakan mekanisme seperti yang diterapkan di Tarakan. “Dalam setiap pembelian tangki kendaraan tidak boleh terisi penuh,” ujarnya. (humas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




