Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ASN Tak Netral, Sanksi Menanti

u
Penulis: uki-Berau Post❯
ASN HARUS NETRAL: Pemprov dan Bawaslu Kaltara kerja sama untuk lakukan pengawasan terhadap ASN di lingkup Kaltara saat Pemilu 2024.
ASN HARUS NETRAL: Pemprov dan Bawaslu Kaltara kerja sama untuk lakukan pengawasan terhadap ASN di lingkup Kaltara saat Pemilu 2024.

TANJUNG SELOR – Meskipun belum memasuki tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap diawasi.


Advertisement

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan kepada ASN di lingkungan Pemprov Kaltara, untuk tetap menjaga netralitas jelang Pemilu 2024. ASN sebagai perangkat pemerintahan harus memberikan layanan publik yang adil.

Jika ASN tidak netral, maka dikhawatirkan pelayanan publik akan terganggu. “Netralitas itu tak berafiliasi kepada kelompok tertentu. Jadi pelayanannya kepada masyarakat itu adil. Kami tak ingin adanya dukungan, baik langsung maupun tidak langsung kepada para kontestan nanti,” terang Ketua Bawaslu Kaltara Suryani, Kamis (8/12).

Bawaslu Kaltara sebagai lembaga independen akan melakukan pengawasan secara melekat terhadap aktivitas ASN di Kaltara. Selain itu, masyarakat Kaltara juga diminta turut mengawasi dan memberikan laporan kepada Bawaslu jika ada dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Advertisement

“Netralitas ASN harus kita perkuat dengan upaya-upaya pencegahan. Kami mendorong semua lapisan masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan kepada Bawaslu,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang juga menegaskan, pentingnya netralitas ASN jelang Pemilu 2024. Berdasarkan aturan yang berlaku, ASN dilarang berpihak kepada suatu calon atau partai politik (Parpol) dalam kontestasi politik di Pemilu 2024.

“Saya minta ASN di Pemprov Kaltara untuk tidak terlibat secara aktif mendukung atau memihak calon atau partai di Pemilu 2024,” tegasnya.

Advertisement

Netralitas ASN harus terus dijunjung. Ia tidak ingin kejadian seperti Pemilu sebelumnya terulang. Dimana ada ASN yang kedapatan mendukung dan terlibat dalam kampanye salah satu calon. Akan ada sanksi tegas yang menanti, jika ada ASN Pemprov Kaltara yang terlibat dalam kampanye atau dukungan aktif di Pemilu 2024.

“Jangan sampai terulang seperti Pemilu sebelumnya. Waktu itu kami mendapati ASN yang melakukan sosialiasi dukungan ke salah satu calon. Terutama yang melakukan berpolitik praktis,” tutur Zainal. (fai/uno)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

29 Pejabat Administrator Dilantik, Bupati Berau Ingatkan Tinggalkan Pola Kerja Lambat dan Monoton

29 Pejabat Administrator Dilantik, Bupati Berau Ingatkan Tinggalkan Pola Kerja Lambat dan Monoton

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melantik sekaligus mengambil sumpah 29 pegawai negeri sipil (PNS) dalam jabatan administrator.

Aksi Tak Senonoh di Kantor Pemprov Sumbar Terekam CCTV, Dua Oknum ASN Dipanggil Tim Khusus

Aksi Tak Senonoh di Kantor Pemprov Sumbar Terekam CCTV, Dua Oknum ASN Dipanggil Tim Khusus

PADANG — Jagat media sosial dihebohkan oleh beredarnya rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan tindakan tak senonoh diduga dilaku

Tegas! Pemkot Samarinda Pecat 8 ASN Akibat Tindakan Asusila dan Zina, Lainnya Disanksi Potong TPP

Tegas! Pemkot Samarinda Pecat 8 ASN Akibat Tindakan Asusila dan Zina, Lainnya Disanksi Potong TPP

Tegas! Pemkot Samarinda Pecat 8 ASN Akibat Tindakan Asusila dan Zina, Lainnya Disanksi Potong TPP

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer