Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

IMTA Masuk dalam Retribusi

u
Penulis: uki-Berau Post❯
Tomy Labo
Tomy Labo

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, tengah menggodok instrumen payung hukum. Untuk menegaskan adanya retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).


Advertisement

Adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kaltara juga akan menguntungkan provinsi ke-34 ini. Di mana akan ada tenaga kerja asing (TKA) yang akan dipekerjakan. Keuntungan itu, menyangkut IMTA yang sejak dulu menjadi retribusi di daerah.

“IMTA ini masuk dalam retribusi. Kami tengah menyusun naskah akademiknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” jelas Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo, belum lama ini.

Daerah memiliki kewajiban menyusun Peraturan Daerah (Perda) menjadi satu kesatuan. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana memiliki keterkaitan dengan pajak dan retribusi. Bahkan, Bapenda akan melakukan penyusunan tarif dan menyusun target retribusi.

Advertisement

“Jadi memang ada penyesuaian yang dilakukan. Seluruh daerah, harus menyesuaikan peraturan di daerah dengan undang-undang,” ungkapnya.

IMTA, menurut Tomy, merupakan kewenangan Disnakertrans. “Ada kewenangan kabupaten dan provinsi,” imbuhnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, harus ada perubahan di daerah dan disediakan instrumen.

Berdasarkan pembahasan internal di Pemprov Kaltara, pihaknya akan mengajukan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang pajak dan retribusi. Kemudian ada Rancangan Pergub (Peraturan Gubernur) tentang pelaksanaan pajak dan retribusi. “Target kita, Januari 2023 bisa masuk dalam Prolegda (Program Legislatif Daerah). Terlebih lagi, ada tarif IMTA yang harus sesuai standar pusat dan daerah. Itu yang juga perlu penyesuaian,” tuturnya. (fai/uno)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemerintah Gratiskan PPh 21 Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta dan Kaji Revisi PTKP

Pemerintah Gratiskan PPh 21 Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta dan Kaji Revisi PTKP

Pemerintah Gratiskan PPh 21 Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta dan Kaji Revisi PTKP

Pajak Didiskon Thailand, Mobil Listrik Murah Siap Banjiri Pasar Indonesia

Pajak Didiskon Thailand, Mobil Listrik Murah Siap Banjiri Pasar Indonesia

Pajak Didiskon Thailand, Mobil Listrik Murah Siap Banjiri Pasar Indonesia JAKARTA — Kebijakan perpajakan otomotif terbaru di Thailand berpot

Jangan Terkecoh! Polri Luruskan Isu: Bhabinkamtibmas Bukan Penagih Pajak

Jangan Terkecoh! Polri Luruskan Isu: Bhabinkamtibmas Bukan Penagih Pajak

PROKAL.CO- Kepolisian Negara Republik Indonesia meluruskan kesalahpahaman yang beredar luas di tengah publik terkait peran aparat pembina masyarakat. Polri menegaskan bahwa Bhayangkara Pembina Keamana

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer