Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rumuskan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

u
Penulis: uki-Berau Post❯
SUSUN RAPERDA: Pemprov Kaltara menyusun Raperda tentang pajak dan retribusi daerah yang akan menjadi payung hukum.
SUSUN RAPERDA: Pemprov Kaltara menyusun Raperda tentang pajak dan retribusi daerah yang akan menjadi payung hukum.

TANJUNG SELOR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) berkaitan pajak dan retribusi daerah.


Advertisement

Bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dirumuskan poin per poin yang akan dimasukkan dalam naskah akademik terhadap pajak dan retribusi daerah. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah mengungkapkan, penyelenggaraan pemerintahan baik pembangunan maupun lainnya, anggarannya dari APBD ataupun APBN. Di mana pendapatannya dari pajak dan retribusi daerah.

“Bersama dinas terkait dilakukan rakor dan sosialisasi. Untuk menghasilkan Raperda tentang pajak dan retribusi daerah,” terangnya, Rabu (8/3).

Setelah dilakukan penyusunan Raperda, selanjutnya diusulkan ke DPRD Kaltara agar dibahas bersama. Akan ada turunannya dalam bentuk Pergub. Sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kaltara, maka hal ini perlu dilakukan. Retribusi contohnya, di Kaltara pendapatan melalui retribusi gencar diupayakan.

Advertisement

Misalnya, jika sebelumnya kegiatan pelatihan ASN digunakan sarana dan prasarana di kabupaten. Sekarang, akan menggunakan sarana prasarana milik provinsi. “Nantinya, akan ada biaya untuk penggunaan gedung milik provinsi. Kemudian biaya itu akan masuk dalam pajak atau retribusi,” ungkap Suriansyah.

Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengharapkan, apa yang menjadi pembahasan bisa masuk dalam laporan antaran. Sehingga bisa masuk dalam naskah akademik. Hal itu bertujuan, untuk mendapatkan naskah akademik mengenai Raperda tentang pajak dan retribusi daerah. Kemudian Pergub tentang petunjuk pelaksanaan pajak dan retribusi daerah.

“Targetnya pada Mei mendatang sudah tuntas Raperda dan Rapergub ini. Sehingga nanti dibahas di DPRD Kaltara,” harapnya.

Advertisement

Ia juga meminta, agar OPD teknis yang memiliki wewenang terhadap pajak dan retribusi yang belum digali harus dievaluasi. Kemudian, memasukkan objek dan subjek retribusi yang ke depan bisa menghasilkan dan menjadi pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan, dari 30 pelayanan retribusi harus disederhanakan menjadi 16.

“Ini yang disesuaikan. Bahkan ada yang dulu dipungut dan sekarang tidak lagi. Sebagai contoh, pajak jasa tertentu disederhanakan dan ada perubahan nomenklatur. Jika tak diubah, maka tidak bisa ditarik,” tuturnya. (fai/uno)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Alarm Defisit Berbunyi: APBD Kaltim 2026 Terancam Jebol Rp 2 Triliun, ASN WFH Bakal 3 Hari?

Alarm Defisit Berbunyi: APBD Kaltim 2026 Terancam Jebol Rp 2 Triliun, ASN WFH Bakal 3 Hari?

Alarm Defisit Berbunyi: APBD Kaltim 2026 Terancam Jebol Rp 2 Triliun, Banggar Usul ASN WFH

Pemerintah Gratiskan PPh 21 Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta dan Kaji Revisi PTKP

Pemerintah Gratiskan PPh 21 Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta dan Kaji Revisi PTKP

Pemerintah Gratiskan PPh 21 Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta dan Kaji Revisi PTKP

Pajak Didiskon Thailand, Mobil Listrik Murah Siap Banjiri Pasar Indonesia

Pajak Didiskon Thailand, Mobil Listrik Murah Siap Banjiri Pasar Indonesia

Pajak Didiskon Thailand, Mobil Listrik Murah Siap Banjiri Pasar Indonesia JAKARTA — Kebijakan perpajakan otomotif terbaru di Thailand berpot

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer