Pemkab PPU Bahas Tapal Batas dengan Kabupaten Paser

Pembahasan tapal batas ini menjadi penting bagi Kabupaten PPU sebagai bagian dari penataan wilayah. Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan bahwa beberapa kali telah dibahas pula mengenai tapal batas ini dengan pemerintah pusat.

“Dalam hal ini, yang memiliki kewenangan terhadap penentuan tapal batas, adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Makmur Marbun belum lama ini.

Namun, meski telah beberapa kali pertemuan tetapi tak kunjung ada titik terang mengenai kejelasan batas wilayah antara PPU dan Kabupaten Paser.
"Kita sudah membahas ini dengan Kemendagri, tetapi belum ada hasilnya, untuk itu saya mencoba membahas juga dengan Bupati Paser," ujarnya.

Makmur Marbun menyatakan bahwa, jika bisa diselesaikan sendiri oleh dua kabupaten, maka dirasa tidak perlu sampai melibatkan pemerintah pusat. Sebab, percepatan kejelasan batas antara PPU dan Paser ini mesti dilakukan. Mengingat, PPU kini hanya tersisa tiga kecamatan sehingga harus segera dilakukan pemekaran agar memenuhi syarat sebuah kabupaten.

"Minimal itu kan empat kecamatan, ini kita hanya ada tiga. Jadi mau tidak mau harus dimekarkan beberapa kecamatan itu," jelasnya.

Penyelesaian tapal batas ini kata Makmur Marbun, diupayakan dengan mediasi cara kekeluargaan.
"Kalau bisa kita bahas dengan cara kekeluargaan saja, ini kan daerah kita, jadi saya pikir itu bisa saja," imbuhnya. (kim/adv/pro)