PKPU Nomor 8 Tahun 2024: Momentum Penting dalam Penyusunan Visi dan Misi Pembangunan PPU

Menurutnya, peraturan ini adalah langkah yang telah lama dinantikan untuk mendukung penyusunan visi dan misi serta program bakal calon (bacalon) kepala daerah, sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)."PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ini adalah sesuatu yang sudah lama kita impikan. Ini relevan dengan kebutuhan kita saat ini, terutama dalam merumuskan arah pembangunan lima tahunan yang baru," ujar Tohar saat membuka acara sosialisasi.

Saat ini, Kabupaten PPU berada di masa transisi, dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku hingga 2024, dan juga masa kepemimpinan Abdul Gafur Mas’ud (AGM) – Hamdam yang berakhir pada 2023.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 dan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 telah mengarahkan daerah untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan mengkaji ulang dokumen RPJMD."Kita sudah merampungkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang telah memasuki tahap akhir. Ini menjadi dasar bagi peraturan daerah yang saat ini sedang dibahas di DPRD PPU," jelas Tohar.

Tohar menambahkan, peraturan ini akan menjadi panduan bagi siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pemilu 2024 untuk menyusun RPJMD yang baru.

Dokumen ini akan menjadi acuan penting untuk perencanaan pembangunan daerah di tahun pertama kepemimpinan baru, dengan implementasi dimulai pada tahun 2025.

Tohar juga berharap agar pengurus partai politik yang akan mendukung calon kepala daerah terlibat aktif dalam penyusunan visi dan misi, memastikan mereka selaras dengan dokumen perencanaan yang sudah ada

. Ia menekankan pentingnya harmoni antara visi misi politik dan implementasi birokrasi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah."Kami menganggap ini penting untuk menyelaraskan pemikiran antara jajaran pemerintah dan pengurus partai politik, terutama dalam menentukan arah pembangunan yang efektif dan efisien," pungkasnya.

Acara sosialisasi ini menjadi momentum penting bagi PPU untuk memastikan kesiapan daerah dalam menyambut pemimpin baru yang akan membentuk RPJMD untuk periode 2025-2029, dengan harapan bahwa perencanaan yang matang akan mengarah pada eksekusi yang sukses. (kim//adv/pro)