Pemerintah Daerah Masih Tanggung Jawab Terhadap Persoalan Sosial di Sepaku

Meski telah menjadi ibu kota negara, namun beberapa persoalan masih dibantu penyelesaiannya oleh pemerintah daerah.

Terbaru ini, bencana banjir di Kelurahan Sepaku yang merupakan ring satu IKN turut ditangani oleh instansi terkait di PPU.

Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun menyatakan bahwa pihaknya harus turun tangan membantu masyarakat di Sepaku.

Meski telah menjadi IKN namun kewenangan mengenai masyarakat tetap masih milik pemerintah PPU.

“Tentu kita masih bertanggung jawab atas persoalan itu karena masih masyarakat kita juga sampai saat ini,” ucapnya Rabu (24/7).

Selain persoalan sosial di Sepaku, pemerintah PPU juga masih bertanggung jawab untuk persiapan sosialisasi apabila terjadi sesuatu, serta pelayanan kependudukan.

Kata Pj Bupati Makmur Marbu, belum ada kewenangan yang mengikat atau membatasi untuk pelayanan jenis tertentu.

“Sampai sekarang juga kalau ada masyarakat Sepaku yang mengurus kependudukan itu masih kita yang melayani,” bebernya.

Dibeberkannya bahwa pada saat terjadi banjir, pihaknya bahkan menurunkan bantuan untuk penanganan.

Seperti menyiagakan mobil tangki Perumda Air Minum Danum Taka, agar saat masyarakat kekurangan air bersih, langsung bisa menjangkau mobil tersebut.

“Kemarin saya turunkan dinas terkait untuk membantu disana, saya juga mintakan bantuan untuk pertanian masyarakat disana,” tandasnya. (kim14/adv/pro)