Pastikan Ketersediaan Tempat Tinggal, PUPR Desain Tata Ruang Pemukiman PPU

Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang PUPR, Mahfud Samsul Hadi, mengungkapkan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan.

“Sebelum ada Ibu Kota Nusantara (IKN) luas PPU kurang lebih 306.000 hektar sekarang sudah kepotong menjadi 216.000 hektar sisanya,” ungkapnya.

Meskipun demikian, dengan jumlah penduduk mencapai 195.000 jiwa pada Desember 2023, kepadatan penduduk rata-rata di PPU masih tergolong rendah, yakni 59 jiwa per kilometer persegi.

"Dengan kepadatan yang masih rendah, PPU memiliki potensi besar untuk pengembangan pemukiman," ujarnya.

Dikatakannya, pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 Tahun 2014 alokasi ruang pemukiman hanya sekitar 3,8 persen dari total wilayah administrasi PPU. Namun, dalam revisi terbaru, alokasi ini telah ditingkatkan menjadi hampir 12 persen.

Mahfud menjelaskan bahwa peningkatan ini berdasarkan perhitungan regresi linear yang mempertimbangkan pertumbuhan penduduk yang diadopsi dari model pertumbuhan Jabodetabek.

"Pemerintah juga berencana menyediakan perumahan melalui program bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harapannya, masyarakat dengan penghasilan minimum tetap dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan dapat dialokasikan dan tepat sasaran," tambah Mahfud.

Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang terjangkau.

Selain perumahan, pemerintah juga menyiapkan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai bagian dari tata ruang pemukiman.

"Kami sebenarnya selalu memberikan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya terkait dengan pentingnya ketika kita membangun suatu rumah,”

“Misalnya, kita mau bangun rumah di luas tanah 100 meter persegi, nantinya hanya bisa dibangun 60 sampai 70 meter persegi dan maksimal 30 sampai 40 meter persegi untuk taman dan area hijau serta parkir," ujar Mahfud.

Ia menekankan bahwa keberadaan RTH sangat penting untuk memastikan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat dan meskipun ada pembangunan gedung baru, RTH tetap menjadi prioritas.

"Kalau kita melihat kepadatan atau permasalahan permukiman kumuh yang berawal timbul dari hal-hal yang seperti itu, baik bangunnya mepet. Akhirnya semua dibangun permukiman, dibangun gedung, yang akhirnya tidak ada ruang akses untuk sirkulasi dan ruang terbuka hijau," tegasnya.

Dengan desain tata ruang yang komprehensif ini, Pemkab PPU berharap dapat menciptakan lingkungan pemukiman yang nyaman, teratur, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. (kim/adv/pro)