PPU Krisis Pejabat Eselon II, Khairudin Harus Rangkap Jabatan Plt Kadis PUPR
Prokal.co, Penajam Paser Utara — Penajam Paser Utara (PPU) tengah menghadapi tantangan serius dalam pengisian posisi strategis pejabat eselon II. Kekurangan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi di lingkup pemerintahan PPU memaksa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengambil langkah cepat, salah satunya dengan menunjuk Khairudin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selain tugasnya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU.
Kepala BKPSDM PPU, Ahmad Usman, mengungkapkan bahwa keputusan ini sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun. "Penunjukan Khairudin untuk merangkap jabatan ini didasari oleh pengalamannya yang mumpuni di pemerintahan, meskipun kondisi ini tidak ideal, namun sah dan diperbolehkan oleh aturan yang ada," kata Usman ketika ditemui di kantornya, Selasa (13/08/2024).
Saat ini, posisi Kepala Dinas PUPR PPU masih kosong karena belum ada pejabat yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi jabatan eselon II setingkat kepala dinas. "Kualifikasi minimal untuk posisi ini adalah eselon II golongan 4A atau pejabat dari golongan 3A dan 3B yang sudah menjalani dua tahun masa jabatan, tetapi banyak pejabat di PPU masih di golongan 3D atau baru satu tahun di golongan 3A," jelas Usman.
BKPSDM PPU telah berusaha mencari kandidat yang tepat melalui proses lelang jabatan terbuka sejak awal tahun 2024. Namun, proses ini terkendala karena hanya ada dua kandidat yang tersisa, sementara aturan mengharuskan minimal tiga kandidat untuk melanjutkan uji kompetensi.
"Situasi ini membuat kami harus menunda proses seleksi sampai ada kandidat yang memenuhi syarat, sehingga jabatan tersebut masih dipegang oleh Plt," tambahnya.Meski demikian, Ahmad Usman tetap optimis bahwa pengisian jabatan definitif Kepala Dinas PUPR akan segera dilanjutkan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ia juga menegaskan bahwa ASN asal PPU akan diberikan kesempatan lebih besar untuk bersaing dalam lelang jabatan terbuka. "Kami berharap setelah Pilkada, proses seleksi bisa berjalan lebih lancar dan kami dapat menemukan sosok yang tepat untuk mengisi jabatan ini," tutupnya.
Keputusan untuk merangkap jabatan ini mencerminkan betapa pentingnya posisi Kepala Dinas PUPR dalam menyokong pembangunan infrastruktur di PPU, namun juga menyoroti kebutuhan mendesak akan regenerasi dan pengembangan SDM di lingkup pemerintahan daerah. (kim/adv/pro)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
