Gelar Konsultasi Publik Pembahasan Draf Laporan Pendahuluan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kegiatan dihelat di Hotel Aqila Penajam bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU, Ketahanan Pangan (Ketapang) hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU, Senin (26/8).

Mewakili Kepada DLH PPU Safwana, Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH PPU Rohmat Agus Purwanto mengatakan, kegiatan ini menjadi kewajiban DLH PPU yang tertuang dalam program kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2024. "Kami wajib menyusun dokumen D3TLH," ujar Rohmat, ditemui disela-sela usai kegiatan.

Menurutnya, dokumen D3TLH bisa menjadi acuan bagi bakal calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, sebagai bahan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PPU.

Dirinya menjelaskan, hasil akhirnya D3TLH merupakan rekomendasi, terkait perkiraan daya dukung dan daya tampung berbagai sektor. Termasuk pertanian, perkebunan, daya tampung air dan sebagainya, agar menjadi pertimbangan arah pembangunan daerah.
"Nantinya dalam bentuk peta digital akan kita tampilkan," ungkapnya.
Ia menyebut, usai pembentukan dokumen D3TLH, maka DLH PPU akan berkonsultasi dengan DLH tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), terkait pengesahan dokumen tersebut. "Apakah nanti akan diterbitkan sebagai Surat Keputusan (SK) Bupati atau Peraturan Bupati (Perbup)," imbuhnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Tim Penyusun D3TLH PPU, Dana Hadi Sukma menyampaikan, kegiatan ini sebagai awal untuk kajian atau analisa. Bahwa Kabupaten PPU baiknya mencukupi kegiatan apa saja? Atau lingkungan dapat mendukung sampai kapan?
“Hari ini baru kajian. Baru menyepakati berkenaan dengan metodologi berkenaan dengan rencana kerja. Sampai pada akhirnya nanti, sebetulnya lingkungan ini daya dukungnya sampai seberapa? Ini penting didikusikan dalam diskusi public bersama,” timpalnya.

Sebab, D3TLH pada intinya mempengaruhi seluruh kebijakan. Dengan harapan, setelah ini dapat menjadi acuan untuk seluruh dokumen perencanaan. Baik itu rencana tata ruang wilayah (RTRW), RPJMD hingga sektoral lainnya. Hal itu membutuhkan dukungan segala pihak.
“Serta perlu diketahui juga untuk seluruh bakal calon kepala daerah PPU. karena lingkungan PPU ini sangat dekat dengan IKN dan memang perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Baik di internal PPU maupun IKN itu sendiri. Sebab sebagian besar IKN lahir dari dari PPU,” pungkasnya. (kim/ADV/pro)