DPMD PPU Dorong Transformasi Posyandu Jadi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Siap Tingkatkan Pelayanan Komprehensif

Acara ini bertujuan memperluas fungsi Posyandu agar tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga mencakup berbagai layanan desa demi mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Dipimpin oleh Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, sosialisasi ini dihadiri oleh para kader Posyandu, perangkat desa, lurah, dan sekretaris desa dari berbagai wilayah. Tita menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta dan sesuai dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024, yang mengarahkan peningkatan tata kelola pemerintahan desa, termasuk Posyandu. “Transformasi Posyandu menjadi LKD adalah langkah strategis pemerintah untuk memperluas layanan publik di tingkat desa. Kini, Posyandu akan memiliki peran lebih dari sekadar layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mengelola enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pemukiman, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, sosial, serta ketertiban umum,” kata Tita.

Transformasi ini akan memungkinkan Posyandu berperan sebagai pusat pelayanan terpadu yang menangani beragam kebutuhan masyarakat desa, dari masalah sanitasi hingga pendidikan.

Para kader akan bekerja lebih intensif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk sanitasi dan Dinas Pendidikan untuk peningkatan layanan pendidikan.“Kerja sama ini penting agar pelayanan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Misalnya, untuk masalah sanitasi, Posyandu dapat berkolaborasi langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum, sementara untuk urusan keamanan dan ketertiban umum, akan ada koordinasi dengan instansi yang relevan,” tambah Tita.

Selain memaparkan konsep perubahan, acara ini juga menjadi ajang diskusi aktif antara kader Posyandu dan perwakilan SKPD. Diharapkan, transformasi ini mampu menghadirkan layanan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pembangunan desa.

Sebagai langkah awal, sosialisasi ini akan dilanjutkan ke kecamatan lain seperti Sepaku, Babulu, dan Waru, dengan harapan konsep baru ini dapat diterima dan diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah PPU. “Ini baru tahap awal, dan kami akan terus bergerak ke kecamatan lainnya untuk memperkenalkan transformasi ini, agar ke depan LKD dapat benar-benar menjadi agen perubahan di desa,” tutup Tita. (kim/adv/pro)