Pelatihan Kepemimpinan di Samarinda, Pj Bupati PPU Bahas Inovasi Kebijakan dan Digitalisasi Pelayanan

Makmur menekankan bahwa pemetaan kemampuan pejabat sangat krusial untuk memastikan efektivitas kerja. “Penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi dan keahliannya, tidak sekadar hasil tes, tetapi juga pendekatan dari pengalaman dan kemampuan lapangan,” jelasnya di hadapan peserta di Auditorium LAN Samarinda.

Lebih lanjut, Marbun membahas sejumlah inovasi daerah yang tengah digalakkan di PPU, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk mempercepat proses APBD dan digitalisasi birokrasi melalui e-office. Sistem e-office diharapkan dapat memangkas penggunaan kertas dalam administrasi, seperti pengelolaan berkas perjalanan dinas ASN. “Saya ingin, dalam dua bulan ke depan, seluruh administrasi di PPU sudah beralih ke e-office. Tidak ada lagi berkas manual,” tegasnya.

Tak hanya itu, Marbun juga memaparkan inovasi di sektor pelayanan publik dengan penerapan digitalisasi. Salah satunya adalah sistem pendaftaran antrian rumah sakit yang bisa diakses langsung melalui aplikasi di smartphone. Inovasi ini bertujuan mempermudah masyarakat, terutama yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. “Dulu masyarakat dari Babulu harus datang subuh untuk ambil nomor antrian di RSUD PPU, tapi sekarang semuanya bisa dilakukan dari rumah lewat aplikasi,” ujar Marbun.

Marbun juga berbagi cerita tentang kunjungan belajar ke RS Siti Fatimah di Palembang yang diinisiasi untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit di PPU. “Saya lihat warga harus menunggu lama untuk berobat, itu tidak efisien. Maka, kami belajar dari Palembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD PPU,” tambahnya.

Pada sesi tersebut, Marbun juga memaparkan fokus inovasi kebijakan sektoral di PPU yang meliputi lima sektor utama: kesehatan, pendidikan, ekonomi inklusif, sosial, dan peningkatan minat olahraga masyarakat. Ia menyoroti tantangan inflasi bahan pangan akibat tingginya arus pencari kerja dari luar daerah, yang memicu kenaikan harga. Pemerintah, kata Marbun, harus aktif memantau stok dan harga bahan pokok setiap hari sebagai dasar kebijakan stabilisasi harga.

“Ketercukupan bahan pangan menjadi prioritas utama karena dampaknya langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus siap mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas,” tutup Marbun, menekankan pentingnya respons cepat dalam kebijakan pangan.

Pelatihan ini menjadi ajang penting bagi para pejabat administrator untuk memahami bagaimana inovasi kebijakan dan digitalisasi bisa menjadi kunci sukses dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. (bs/ADV/pro)