Percepat Reforma Agraria, Pj Bupati PPU Sebut Tak Ada Alasan untuk Menunda


PROKAL.CO, PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Zainal Arifin menerima kunjungan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja, di ruang kerjanya, Kamis, (10/10).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU Nicko Herlambang.
Dalam pertemuan itu, Zainal Arifin menekankan urgensi penyelesaian masalah reforma agraria, khususnya yang berkaitan dengan lokasi bandara dan jalan tol.
“Ini adalah persoalan yang telah lama dinantikan masyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda penyelesaiannya,” tegas Mas Bupati, sapaan akrab Muhammad Zainal Arifin.
Sementara itu, Nicko Herlambang juga menyatakan harapannya akan percepatan dalam pemberian reforma agraria kepada masyarakat.
“Kami sepakat untuk menyiapkan sekretariat bersama yang akan digunakan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), melibatkan Badan Bank Tanah. Target kami adalah menyelesaikan seluruh proses reforma agraria ini secepatnya,” ungkap Nicko.
Sekretariat yang disiapkan pemerintah daerah bertujuan untuk mengakomodasi ruang rapat dan pertemuan terkait GTRA.
“Dengan adanya sekretariat ini, semua pertemuan, termasuk koordinasi antara ATR/BPN, pemerintah daerah, dan Badan Bank Tanah, dapat dilaksanakan di sini. Kami berencana mengirimkan undangan resmi setiap minggu untuk memastikan hasil yang konkret,” tambahnya.
Nicko menjelaskan bahwa tahap pertama reforma agraria telah dimulai dan kini hanya menunggu identifikasi serta verifikasi dari BPN.
“Kami berharap, dalam satu atau dua minggu ke depan, tahap pertama reforma dapat diselesaikan dan dilanjutkan ke tahap kedua,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja, menguraikan peran Badan Bank Tanah dalam proses reforma agraria di Kabupaten PPU.
“Kami telah menjelaskan kemajuan reforma agraria, terutama di lokasi relokasi bandara. Subjek yang terlibat telah diverifikasi dan siap, tinggal menunggu koordinasi lebih lanjut dengan ATR/BPN,” katanya.
Parman menambahkan bahwa untuk tanah yang disediakan seluas 4.162 hektare. Seluas 1.883 hektare atau 40 persen di antaranya ditujukan untuk reforma agraria.
“Ini sudah melebihi batas minimum yang ditetapkan. Kami optimistis inisiatif ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini,” jelasnya. (ami/far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




