Posyandu sebagai Penggerak Utama Pembangunan Desa, Pj Bupati PPU Dorong Transformasi melalui Bimtek

Dalam sambutannya, Zainal Arifin menekankan bahwa Posyandu tidak lagi sekadar menjadi objek layanan kesehatan, melainkan harus bertransformasi menjadi subjek pembangunan desa yang aktif. Ia menekankan pentingnya peran Posyandu dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pemberdayaan, serta pembinaan masyarakat desa.

“Posyandu harus dilihat sebagai bagian dari kewenangan lokal desa. Dalam era otonomi desa seperti sekarang, peran Posyandu sangat krusial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa,” ujar Zainal. Ia berharap para peserta Bimtek memahami kebijakan terbaru terkait enam bidang SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan layanan masyarakat.

Sri Kusuma Wanahyu, Pembina PKK Kabupaten PPU, juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, Posyandu adalah ujung tombak dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, terutama dalam hal gizi dan kesehatan ibu serta anak. “Posyandu tidak hanya sekadar layanan kesehatan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan dijalankan bersama. Sama seperti PKK, RT, dan karang taruna, Posyandu memiliki peran sentral dalam memperkuat fondasi desa,” tegas Sri Kusuma.

Dalam Bimtek ini, para kader Posyandu diajak untuk memahami lebih dalam tentang peran penting mereka dalam menjalankan enam SPM yang mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, permukiman, dan ketertiban. Melalui sinergi lintas sektor, Posyandu diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih holistik dan efisien, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten PPU.

Bimtek ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan Posyandu sebagai agen perubahan di desa-desa PPU, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.