TANJUNG SELOR - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Utara (Kaltara), dijadwalkan dalam waktu dekat. Kunjungan kali ini untuk meletakan batu pertama di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tengah mempersiapkannya. Salah satunya mengikuti rapat koordinasi persiapan kedatangan Presiden bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), secara virtual, Kamis (11/11).
Rencananya, pada minggu ketiga bulan ini rapat persiapan kembali digelar. Untuk mematangkan kunker Presiden ke Kabupaten Bulungan. “Insya Allah Desember itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaksanakan kunjungan ke Kaltara. Untuk melihat persiapan final,” jelas Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum.
Pemprov Kaltara menyambut baik rencana tersebut, karena dukungan pusat terhadap megaproyek di Kaltara terus ditindaklanjuti. “Kami akan siapkan dan membentuk panitia. Masalah keamanan paling utama, karena harus betul-betul safety. Soal dimana presiden mendarat, nanti diatur pihak kepresidenan karena bukan kami yang atur. Hanya backup kegiatan teknis, sehingga acara berjalan lancar,” ungkap Gubernur.
Setelah groundbreaking oleh Presiden, pembangunan di KIPI langsung dieksekusi. Agar kawasan industri tersebut dapat dimanfaatkan membangun perekonomian yang lebih produktif. “Saat ini progres untuk lahan, dari beberapa perusahaan yang memegang (izin). Yang sudah siap sekarang, ada lima perusahaan. Dari beberapa perusahaan itu, nanti mengelola masing-masing,” tutur Gubernur.
Dikatakan, bahwa KIPI yang akan dibangun nantinya menggunakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 30 hektare (Ha). Wilayah sekitar tersebut juga akan direncanakan ada Pembangkit Tenaga Listrik Surya (PLTS) dan Pabrik Baterai.
“Pembangunan proyek groundbreaking KIPI di lahan HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB) itu milik Pemerintah Pusat. Sudah ditangani Kemenkomarves dan hanya di lahan 30 hektare itu saja,” bebernya.
Gubernur mengungkapkan perizinan dasar yang menjadi syarat sebelum groundbreaking sedang on progress dan on the track. Pertama konversi HGU ke HGB. “Dari informasi Kemenkomarves, Insya Allah bisa terselesaikan sampai akhir tahun ini. Konversi ini erat kaitanya dengan pembebasan lahan yang masih di luar kawasan HGU yang sedang kita konversi,” ungkapnya.
Termasuk dengan izin lingkungan. Sekarang ini Pemerintah Pusat sedang berusaha keras menyelesaikan izin kawasan industri di dua tempat di KIPI dan KIKI. Jadi, ketika groundbreaking semua sudah dipersiapkan,” imbuhnya.
Pemprov Kaltara juga akan melakukan kembali pengecekan ke lapangan, terkait kesiapan groundbreaking. Ini dilakukan berbarengan dengan instansi Pemerintah Pusat maupun Pemkab Bulungan. “Ada titik yang kami siapkan untuk groundbreaking,” ujarnya.
Rencananya, akan disiapkan lahan seluas 30 hektare di sebelah selatan (Mangkupadi) untuk groundbreaking. “Jadi, sekarang ini lahan yang harus kita siapkan untuk helipad (landasan helikopter) dan akses jalan VIP (very important person) dan very very important person (VVIP),” tuntasnya. (dkisp-kaltara)
Editor : uki-Berau Post