TANJUNG SELOR - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltara yang terlaksana berkaitan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini pun jadi momen dalam bahas dan merangkum isu serta usulan, untuk pembangunan.
Itu merupakan wujud dari perencanaan partisipatif, pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Musrenbang yang diselenggarakan untuk menggali semua aspirasi masyarakat. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, sebelumnya pemprov telah melaksanakan konsultasi publik rancangan RKPD 2024.
Dilanjutkan dengan forum lintas perangkat daerah. Sebagai tahapan lanjutan dari agenda-agenda tersebut, dengan harapan dokumen RKPD 2024 betul-betul telah menampung yang menjadi aspirasi dan keluhan masyarakat. Dengan keterbatasan fiskal dan kewenangan yang dimiliki, tentu tidak semua usulan dapat diakomodir.
“Kita tentu bersepakat pembahasan nanti, akan fokuskan pada usulan-usulan yang menjadi pengungkit indikator daerah. Serta yang menjadi kewenangan pemprov,” ujarnya, Senin (17/4).
RKPD Kaltara 2024, merupakan tahun keempat dalam perencanaan RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat 7 usulan Pemprov Kaltara yang diakomodir Pemerintah Pusat pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang).
Usulan tersebut, berupa optimalisasi penanganan jalan Malinau-Long Semamu-Long Bawan, pengembangan dan peningkatan kawasan transmigrasi Salimbatu dan Tana Tidung. Termasuk pemantauan kualitas air laut untuk lokasi yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia (Sebatik dan Tawau). Lalu, sertifikasi laboratorium lingkungan hidup, preservasi Jalan Aki Balak Kota Tarakan, preservasi jalan dalam Kota Nunukan dan preservasi Jalan Aji Iskandar Tarakan.
“Masih terdapat 12 usulan yang akan dibahas lebih lanjut. Beberapa usulan harus menjadi perhatian kita bersama yakni pembangunan balai latihan kerja, pembangunan rumah sakit jiwa, dan Pelabuhan Mansapa,” sebutnya.
Ia memerintahkan, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus lakukan koordinasi dan komunikasi. Baik dengan kementerian terkait maupun Bappeda dan Litbang Kaltara. Meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi serta UMKM.
Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, mewujudkan SDM dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing.
“Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tertuang dalam prioritas nasional tahun 2024 dan kinerja Pemprov Kaltara tahun 2023. Menjadi modal dasar kita untuk tetap optimis menatap tahun 2024,” harapnya.
Pemprov Kaltara membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, kelompok masyarakat, akademisi, serta pihak media. Hal ini dilakukan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam gerakan Kaltara Rumah Kita, kabupaten dan kota merupakan pilar utama pembangunan provinsi. (fai/uno)
Editor : uki-Berau Post