TANJUNG SELOR - Upaya peningkatan kualitas hidup, keberadaan dana desa sangat penting untuk membantu pemerintah kabupaten dalam pembangunan daerah. Utamanya penanganan kemiskinan dan stunting, menjadi tugas berat bagi desa.
Untuk diketahui, stunting Kaltara di angka 22,1 persen dengan sebaran di Kabupaten Tana Tidung (30,7 persen), Nunukan (30,5 persen), Malinau (23,5 persen), Bulungan (18,9 persen) dan Kota Tarakan (15,4 persen).
Menurut Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum, anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah daerah, baik dana desa maupun anggaran dana desa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya melalui pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan perekonomian masyarakat, penanggulangan bencana, serta penurunan angka kemiskinan desa dan stunting.
“Penurunan angka kemiskinan dan stunting harus menjadi fokus dalam pembangunan daerah. Sebab ini memang menjadi upaya bersama,” terangnya, beberapa waktu lalu.
Ia berharap APBD tahun 2024 akan meningkat. Sehingga bisa memberikan bantuan ke seluruh RT di Provinsi Kaltara. Terkait masalah kemiskinan dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan angka kemiskinan ekstrem. Salah satunya Provinsi Kaltara.
Data yang diterima pada Maret 2022 berdasarkan data survei sosial ekonomi angka penduduk ekstrem secara nasional yang semula 2,14 persen per Maret 2021 turun 2,04 persen. Kemudian Maret 2022 terjadi penurunan lagi 0,14 persen.
“Di survei yang sama, perkembangan angka penduduk miskin ekstrem Provinsi Kaltara semula 0,86 persen turun menjadi 0,63 persen. Ini berarti terjadi penurunan 0,23 persen dalam setahun,” ujarnya.
Berdasarkan data BKKBN tahun 2022, penyebaran penduduk miskin ekstrem Provinsi Kaltara di 5 kabupaten kota, yakni di Kabupaten Bulungan 11.593 KK dan 51.197 individu, Malinau 3.658 KK dan 17.452 individu, Nunukan 14.051 KK dan 63.439 individu. Selanjutnya, KTT 1.857 KK dan 8.742 individu, Kota Tarakan 14.970 dan 71.272 individu.
Dari data-data tersebut, setiap pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan permasalahan ini. Demi pembangunan yang berkelanjutan dan menuju ke arah lebih baik. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kaltara.
“Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia, pemerintah telah merumuskan 3 kebijakan. Yakni pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah angka kemiskinan. Termasuk semua pihak diminta untuk menurunkan angka stunting,” jelasnya.
Terlebih dari data hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diterimanya. Prevalensi balita stunting tinggi badan menurut umur Provinsi Kaltara terjadi penurunan 22,1 persen. Jika dibandingkan stunting tahun 2021, angkanya 27,5 persen. Walaupun menurun, akan tapi angka itu masih jauh dari target pemerintah Indonesia menjadi 14 persen di tahun 2024. (fai/uno)
Editor : uki-Berau Post