TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, telah menggelar kegiatan Pembinaan Kepegawaian khusus di Kabupaten Nunukan, pada 21-22 September lalu.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh pejabat pengelola kepegawaian Pemprov Kaltara, yang bertugas di Cabang Dinas Pendidikan Nunukan, UPT KPH Nunukan, UPT Bapenda Nunukan, UPT Pelabuhan Liem Hie Djung, serta SMA/SMK se Kabupaten Nunukan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kaltara Andi Amriampa mengatakan, kegiatan pembinaan ini dalam implementasi beberapa regulasi baru. Berkaitan manajemen ASN, bertujuan untuk mewujudkan satu data ASN Nasional. Pada kesempatan ini, pembinaan di fokuskan pada penerapan e-Kinerja BKN, SI ASN, dan Update Sistem Presensi Berbasis Android (SIKARA).
“Implementasi e-Kinerja BKN ini dimaksudkan untuk mempermudah ASN, dalam mengisi SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan berdampak kemudahan proses perhitungan angka kredit bagi jabatan fungsional. Dan proses kenaikan pangkat Tahun 2024 dengan periode setiap 2 bulan,” terangnya, Senin (25/9).
Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI ASN) merupakan sistem database Kepegawaian Nasional, yang dapat diakses dengan mendownload aplikasi MySapk melalui Play Store oleh setiap ASN. Sementara itu, Aplikasi SIKARA ini adalah pengembangan sistem informasi absensi online yang selama ini menggunakan mesin finger print.
Dengan Aplikasi SIKARA ini, setiap ASN dapat melakukan presensi menggunakan handphone Android masing-masing. Verifikasi data titik koordinat dengan GPS dan wajah yang bersangkutan.
“Perubahan Sistem Informasi Manajemen ASN berbasis digital ini, kita rencanakan ujicoba tahun 2023 di Pemprov Kaltara,” ujarnya.
Penerapan sistem digitalisasi manajemen ASN secara bertahap bisa maksimal di UPT masing-masing kabupaten/kota. Pihaknya pun akan melaksanakan kegiatan yang sama ke wilayah lain. Untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh pejabat pengelola kepegawaian di masing-masing kabupaten/kota. Upaya ini juga sebagai langkah, dalam peningkatan indeks profesionalitas ASN dan target peningkatan indeks NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) dalam tata kelola manajemen ASN.
Dia menilai, sebelumnya Pemprov juga mendapatkan peringkat ke III atas apresiasi Percepatan Layanan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pensiun di Wilayah Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ini menjadi bukti, jika pelaksanaan layanan kepegawaian sudah berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan,” jelasnya.
Selain itu, dilakukan juga penyerahan dokumen kepegawaian yang terdiri atas SK Pengangkatan PPPK, SK Pengangkatan Jabatan Fungsional dan SK Pengangkatan PNS 100 persen. (dkisptlhms)
Editor : uki-Berau Post