TANJUNG REDEB - Usai musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan yang diselenggarakan Maret 2024 lalu, dilanjutkan dengan musrenbang kabupaten dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, dan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode 2025 hingga 2045.
Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan, agenda ini merupakan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 86 Tahun 2017, UU Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini merupakan tahapan lanjutan dalam perencanaan partisipatif yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Forum musrenbang dimaksudkan sebagai forum perumusan atau pembahasan antarpelaku pembangunan, mengelaborasikan perencanaan pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan daerah yang menjadi isu strategis di Kabupaten Berau.
“Musyawarah ini bertujuan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD,” ujarnya.
Bupati menegaskan, Musrenbang RKPD bertujuan untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sesuai tahapan tahun ke-4 RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-2026, yang akan diintegrasikan dalam program Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, untuk mempertajam indikator serta target kinerja program serta lokasi sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
“Jadi tahapan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan berdasarkan masukan dan saran,” paparnya.
Bupati menyebut, diperlukan kecermatan dalam menentukan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai upaya pencapaian sasaran dan visi jangka menengah menjelang akhir periode perencanaan jangka menengah.
“Ini sebagai upaya memaksimalkan anggaran yang membaik dengan tujuan bisa terlaksana dengan baik,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Berau, serta penguatan desentralisasi pembangunan kewilayahan dan program-program inovatif untuk membangun Kabupaten Berau harus terus diperkuat dan nantinya akan dimuat ke dalam dokumen rencana pembangunan yang lebih akuntabel, efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat Berau.
“Kita harap kegiatan ini jadi jembatan lintas sektor, sehingga kolaborasi semakin kuat ke depannya,” ujarnya. (sen/adv/far)
Editor : Faroq Zamzami