Masalah kelangkaan pupuk bersubsidi yang terus berulang di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser kembali mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyuarakan kekhawatirannya atas dugaan praktik curang dalam distribusi pupuk yang seharusnya ditujukan bagi petani kecil.
Menurut Fadly, kelangkaan ini bukan sekadar soal keterlambatan distribusi, melainkan diduga kuat ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan dalam penyaluran pupuk subsidi. Ia menyebut adanya pola penyimpangan yang mengarah pada praktik jual beli ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Pupuk subsidi seharusnya menjadi penopang petani kita, tapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak. Ini bukan hal baru, tapi terus dibiarkan,” kata Fadly, Kamis (29/5/2025).
Ia menjelaskan, para petani di PPU dan Paser sudah lama menyampaikan keluhan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai penerima. Ironisnya, pupuk tersebut justru diduga berpindah tangan ke pengecer atau tengkulak dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga subsidi.
Politikus asal daerah pemilihan PPU-Paser ini meminta agar pemerintah provinsi segera melakukan pembenahan sistem, mulai dari distribusi hingga pengawasan di lapangan. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi pupuk sangat mendesak.
“Kalau distribusi tetap tidak transparan dan longgar, maka ruang permainan akan terus terbuka. Petani terus dirugikan, sementara pelaku penyelewengan leluasa bermain,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum turut turun tangan jika terbukti ada pelanggaran hukum dalam kasus ini. Penegasan tersebut bukan hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai upaya menyelamatkan sektor pertanian dari praktik yang merugikan secara sistemik.
Fadly mengingatkan bahwa pupuk adalah kebutuhan dasar dalam pertanian. Kelangkaan yang terus berulang bisa berdampak pada ketahanan pangan daerah dan pendapatan petani yang semakin tertekan.
“Jika kita tak segera berbenah, maka pertanian kita akan terus terpuruk. Subsidi pupuk bukan hanya soal harga, tapi soal keberpihakan kepada petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan,” tandasnya.(adv/dprd/i)