Struktur Utama Kokoh, Kelanjutan Proyek Lereng Terowongan Samarinda Terganjal Prioritas Utang Daerah

SAMARINDA — Rencana pengerjaan lanjutan untuk membenahi kelandaian lereng di sekitar Terowongan Jalan Sultan Alimuddin tampaknya harus tertunda. Pemerintah Kota Samarinda saat ini memilih untuk memperketat ikat pinggang fiskal dan memprioritaskan penyelesaian kewajiban keuangan daerah sebelum mendanai proyek fisik baru.

Sebelumnya sempat beredar kabar mengenai kebutuhan anggaran tambahan yang cukup besar untuk menyempurnakan area sekitar terowongan tersebut. Namun, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda langsung meluruskan spekulasi yang berkembang di masyarakat.

"Angka Rp90 miliar itu bukan angka final dan belum diajukan. Detail pekerjaannya juga masih dikaji. Secara teknis memang ideal jika proyek ini diselesaikan hingga tuntas, tetapi semuanya bergantung pada kemampuan anggaran daerah," jelas Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Samarinda, Hendra Kusuma.

Dana tambahan yang sedang dikaji tersebut rencananya akan dialokasikan untuk membenahi kelandaian lereng di sekitar bibir terowongan. Langkah ini direkomendasikan demi meminimalkan potensi pergerakan tanah di masa mendatang. Kendati area lereng saat ini dinilai masih cukup curam, masyarakat diminta tidak perlu khawatir dengan keamanan jalur utama.

"Dari sisi keselamatan, konstruksi terowongan sudah sangat aman karena mulut terowongan telah diperpanjang lebih dari 70 meter," kata Hendra Kusuma meyakinkan kualitas struktur bangunan. Meski struktur utama dipastikan aman, warga Samarinda tampaknya harus lebih bersabar untuk melihat proyek penataan lereng ini terealisasi. Keterbatasan waktu dan kondisi keuangan daerah menjadi faktor utama penundaan proyek sekunder tersebut.

"Kalaupun tersedia anggaran pada APBD Perubahan tahun ini, waktunya sudah sangat terbatas. Tahun depan pun pelaksanaannya masih bergantung pada kondisi keuangan daerah. Saat ini tidak ada tambahan APBN sehingga kami mengandalkan pendapatan asli daerah," ujar Hendra Kusuma terkait tantangan pembiayaan yang dihadapi kota saat ini.

Kebijakan untuk menahan pengerjaan fisik lanjutan ini merupakan langkah strategis pemerintah kota. Fokus utama dialihkan untuk menyehatkan terlebih dahulu kondisi finansial daerah sesuai dengan arahan kepala daerah.

"Komitmen Pak Wali jelas, kewajiban keuangan daerah diselesaikan terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan fisik baru," pungkas Hendra Kusuma menutup penjelasannya. (*)