Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SK TAGUPP Diubah Saat Sidang PTUN Berjalan, Saksi Sebut Honorarium yang Diterima Rp 14,25 Juta

M
Penulis: Muhamad Yamin❯
Sidang di PTUN Samarinda
Sidang di PTUN Samarinda

Advertisement

PROKAL.CO, SAMARINDA — Perubahan keputusan Gubernur Kalimantan Timur mengenai Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) menjadi salah satu sorotan dalam persidangan perkara Nomor 20/G/2026/PTUN.SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Perubahan keputusan ini perlu diuji dari sisi administratif dan yuridis karena dilakukan ketika proses persidangan sedang berlangsung.

Hal itu disampaikan para penggugat yang menyebut diri sebagai Advokat Publik melalui siaran pers, Minggu (13/9/2026). Mereka menyampaikan perkembangan tersebut sebagai bagian dari keterbukaan informasi terkait fakta-fakta yang muncul selama persidangan.

Menurut penggugat, pada agenda pembuktian pertama, 20 Agustus 2026, pihak Gubernur Kalimantan Timur masih menggunakan Surat Keputusan (SK) Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 sebagai salah satu alat bukti. "Namun, pada agenda pembuktian kedua, 27 Agustus 2026, pihak tergugat mengajukan SK baru, yakni SK Nomor 100.3.3.1/K.272/2026 yang ditetapkan pada 20 Agustus 2026," jelas Dyah Lestari dari Advokat Publik. 

Advertisement

Dyah Lestari menambahkan dalam diktum keenam SK baru tersebut disebutkan bahwa SK Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 20 Agustus 2026. Adapun alasan pencabutan SK lama yang disampaikan pihak Gubernur Kaltim berkaitan dengan adanya enam anggota Tim Ahli Gubernur yang mengundurkan diri.

Namun, menurut penggugat, pengunduran diri enam anggota tersebut telah terjadi sebelum gugatan diajukan ke PTUN Samarinda. Bahkan, salah seorang anggota Tim Ahli Gubernur disebut mengundurkan diri hanya sekitar sepekan setelah SK pembentukan tim ditetapkan.

Penggugat juga merujuk keterangan Enjang Dana Resi, yang disebut sebagai salah satu saksi dari pihak Gubernur sekaligus anggota Tim Ahli Gubernur. Menurut penggugat, Enjang menyatakan dirinya sejak awal sudah tidak aktif dalam tim. "Kami juga melakukan penghitungan terhadap jumlah anggota Tim Ahli berdasarkan SK terbaru. Mereka menyebut jumlah anggota dalam keputusan baru bukan 35 orang sebagaimana diberitakan salah satu media, melainkan 37 orang," kata Dyah Lestari. 

Advertisement

Selain enam anggota yang disebut mengundurkan diri, penggugat menemukan dua anggota lain yang diusulkan untuk diberhentikan karena dinilai tidak aktif. Sementara itu, dua nama lainnya tidak lagi tercantum dalam SK baru tanpa penjelasan mengenai status mereka.

Sepuluh nama yang disebut penggugat tidak lagi tercantum dalam SK baru tersebut terdiri atas enam orang yang disebut mengundurkan diri, dua orang yang diusulkan diberhentikan, serta dua orang yang menurut penggugat tidak memiliki keterangan mengenai statusnya.

Enam anggota yang disebut mengundurkan diri adalah Enjang Dana Resi pada 26 Februari 2026, Risyad pada 27 Februari 2026, Hijrah Mas’ud pada 28 April 2026, Irfan Wahid pada 29 April 2026, Ari Utari pada 1 Juni 2026, dan Teguh Poncoh Pamungkas pada 3 Agustus 2026.

Adapun Supriansah dan Ir Abdul Wahab Bangkona disebut berstatus diusulkan untuk diberhentikan karena tidak aktif. Sementara Muhammad Reza Padillah dan Johar Latifah disebut tidak lagi tercantum dalam SK baru tanpa keterangan mengenai statusnya.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ajudan Gubernur Kaltim Diduga Senggol Kader GMNI, Tim Ahli Akui Keliru

Ajudan Gubernur Kaltim Diduga Senggol Kader GMNI, Tim Ahli Akui Keliru

Ajudan Gubernur Kaltim Diduga Senggol Kader GMNI, Tim Ahli Akui Keliru PROKAL.CO, SAMARINDA — Video yang memperlihatkan seorang ajudan Gube

Gugatan Pembentukan Tim Ahli Gubernur Kaltim Kandas di PTUN Samarinda

Gugatan Pembentukan Tim Ahli Gubernur Kaltim Kandas di PTUN Samarinda

Gugatan Pembentukan Tim Ahli Gubernur Kaltim Kandas di PTUN Samarinda PROKAL.CO, SAMARINDA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer