Tak Hanya Makanan Bergizi, Pemkot Samarinda Awasi Higienitas Dapur dan Limbah MBG

SAMARINDA – Memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, higienis, dan diproses dengan pengelolaan lingkungan yang baik menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).  Dengan cakupan yang kini mencapai 134.642 penerima manfaat, Pemkot Samarinda memperkuat pengawasan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan dan Pengawasan MBG agar program tersebut berjalan sesuai standar kesehatan dan ketentuan lingkungan.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat kedua pembentukan Satgas MBG yang berlangsung di Balai Kota Samarinda, Rabu (4/11/2026). Suwaro mengungkapkan, pembentukan Satgas merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan pembahasan yang kini mulai difokuskan pada penyusunan personel, unsur pengarah, penanggung jawab, hingga lima kelompok kerja (Pokja) yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). 

“Pembentukan Satgas ini bukan sekadar membangun struktur organisasi, tetapi memastikan seluruh proses penyelenggaraan MBG memiliki sistem pengawasan yang jelas, terkoordinasi, dan mampu merespons berbagai persoalan di lapangan,” ungkapnya kepada awak media. Rabu (4/11/2026).
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Pemkot Samarinda juga menyiapkan dashboard digital melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). 

Platform tersebut dirancang menjadi instrumen pemantauan, sistem peringatan dini (early warning system), sekaligus saluran pengaduan masyarakat. Berdasarkan rekapitulasi sementara, program MBG telah menjangkau 134.642 penerima manfaat melalui 59 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dari total 60 SPPG tercatat. 

Penerima tersebut terdiri atas 14.200 balita, 1.191 ibu hamil, 3.507 ibu menyusui, 106.767 siswa, 7.435 tenaga pendidik, serta 1.542 tenaga nonpendidik. “Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, kami membutuhkan sistem pengawasan yang terintegrasi agar setiap persoalan dapat terdeteksi lebih awal dan pengaduan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti,” Jelas Suwarso.

Dari aspek kesehatan, seluruh 59 SPPG yang beroperasi telah mendapatkan pembinaan Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara dari aspek lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan pembinaan terhadap 58 SPPG. Sebanyak 54 SPPG masih menjalani tahap uji coba pengelolaan limbah domestik, tiga SPPG telah memenuhi persyaratan, sedangkan satu SPPG lainnya yang baru beroperasi belum mendapatkan pembinaan. 
Suwarso menegaskan, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan. “Kualitas makanan, kebersihan dapur, serta pengelolaan limbah harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, pembinaan dan evaluasi secara berkala akan terus dilakukan, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat maupun potensi dampak lingkungan,” Tegasnya.

Melalui pembentukan Satgas dan penguatan koordinasi lintas OPD, Pemkot Samarinda berharap pelaksanaan MBG dapat berlangsung semakin tertib, aman, dan berkelanjutan. Ia menyakini bahwa keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari banyaknya penerima manfaat, melainkan juga dari kualitas makanan, keamanan pangan, serta tanggung jawab pengelolaan lingkungan oleh setiap SPPG.

“Kami ingin program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kualitas pelayanan, kesehatan penerima manfaat, dan kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (adv/diskominfo/smd)