PROKAL.CO, SAMARINDA— Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, segera memperbaiki sejumlah fasilitas publik di kawasan Teras Samarinda yang mengalami kerusakan setelah demonstrasi Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kaltim di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (4/11/2026).
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pihaknya akan mengoordinasikan penanganan kerusakan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Langkah tersebut dilakukan agar fasilitas umum yang terdampak dapat segera dipulihkan dan kembali dimanfaatkan masyarakat.
"Hari ini kami akan mengumpulkan beberapa perangkat daerah teknis untuk segera memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat aksi tersebut. Memang tidak bisa dihindarkan walaupun kita sudah mengimbau fasilitas publik dijaga, tetapi di satu sisi penyampaian unjuk rasa sebagai aspirasi demokrasi harus dihargai," kata Andi Harun saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2026).
Menurut Andi Harun, kerusakan fasilitas publik dalam situasi demonstrasi terkadang sulit dihindari. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya mengabaikan tanggung jawab bersama untuk menjaga sarana umum yang dibangun menggunakan anggaran negara.
Ia menegaskan, pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Meski demikian, kebebasan menyampaikan aspirasi perlu diiringi kesadaran untuk tidak merusak fasilitas yang digunakan bersama.
Andi Harun juga mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang secara umum berlangsung kondusif. Meskipun sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan, situasi secara keseluruhan dapat dikendalikan. "Yang kita syukuri, aksi unjuk rasa berlangsung damai walaupun ada dinamika di lapangan. Secara umum berjalan dengan baik," ujarnya.
Demonstrasi yang berlangsung di Jalan Gajah Mada tersebut merupakan aksi lanjutan GERAM Kaltim setelah unjuk rasa pada 21 Oktober 2026. Massa kembali mendatangi Kantor Gubernur Kaltim karena menilai pemerintah provinsi belum memberikan jawaban konkret dan belum melaksanakan kesepakatan tertulis atas tuntutan yang disampaikan dalam aksi sebelumnya.
Dalam demonstrasi tersebut, massa menumpahkan dan melempari halaman serta tangga Kantor Gubernur Kaltim menggunakan sayuran busuk. Situasi sempat memanas hingga aparat keamanan mengerahkan kendaraan penyemprot air atau water cannon untuk membubarkan kerumunan.
Sejumlah persoalan yang disuarakan massa antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemadaman listrik bergilir yang berlangsung dalam waktu lama, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), serta persoalan reklamasi pascatambang. Massa juga menuntut pemberian kompensasi bagi warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla. Selain itu, mereka mendesak pencopotan Sudarno dari tim ahli Pemerintah Provinsi Kaltim.
Pemkot Samarinda berharap perbaikan fasilitas di kawasan Teras Samarinda dapat segera diselesaikan sehingga kerusakan tidak berlarut-larut dan tidak menghambat aktivitas masyarakat. Andi Harun menambahkan, pemulihan fasilitas publik merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan ruang-ruang publik tetap terawat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. (adv/diskominfo/smd)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
