SAMARINDA - Pemilu Tahun 2024, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif mengutamakan politik elektoral, menjadi penyebab utama terjadinya terus-menerus menambah krisis sosial ekologis.
Pemilu kini menjadi sarana politisi menghimpun dana dan para oligarki yang hanya menambah janji-janji meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Namun tak pernah menjawab dan menuntaskan persoalan konflik lahan dan dugaan pelanggaran HAM dialami masyarakat yang berhadapan dengan korporasi.
"Di masing masing pasangan calon (Pilpres) itu ada skema bagaimana menumpuk janji. Misalkan janji menyelesaikan pelanggaran HAM. 5 tahun lagi, isu itu lagi yang digunakan. Namun, masalah HAM tidak diselesaikan (oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih), tapi justru menambah utang sosial ekologis," kata Dinamisator JATAM KALTIM, Mareta Sari, Senin 22 Januari 2024.
Mareta Sari menyampaikan hal ini Diskusi Film dan Peluncuran Catatan Peringatan Dini Bencana Ekologis 2024 di Samarinda. Diskusi ini juga menghadirkan narasumber Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Samarinda Nofiatul Halimah dan Aktifis Pokja 30 Buyung Marajo.
Penelusuran terhadap ketiga pasangan calon Pilpres, JATAM menemukan bahwa ketiganya dihuni dan disokong oleh para pelaku bisnis dan oligarki ekstraktif baik pada tim kampanye dan tim sukses di tingkat nasional hingga ke daerah seperti di Kalimantan Timur.
"Tambang telah menunggangi pemilu 2024, mulai dari tambang resmi hingga tambang ilegal, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan Pemilu 2024 telah mengundang transaksi mencurigakan dari tambang ilegal yang melibatkan mulai dari kandidat, timses hingga partai politik," ujar Mareta Sari.
JATAM KALTIM menilai dari Pemilu ke Pemilu juga ternyata tidak mengatasi laju penyusutan ruang hidup, sebaliknya izin-izin tambang yang merampas ruang hidup rakyat justru bertambah luas, pada saat setelah pemilu.
