BALIKPAPAN – Sejumlah nelayan di kawasan Manggar mengadukan nasib mereka ke DPRD Kota Balikpapan menyusul maraknya kasus kerusakan bagan yang diduga kuat akibat ditabrak oleh kapal-kapal besar yang melintas. Menanggapi aduan tersebut, Komisi III DPRD Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan para nelayan dan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) pada Senin (9/3).
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, menyayangkan ketidakhadiran pihak navigasi dalam pertemuan tersebut. Padahal, pihak navigasi dinilai memiliki kewenangan dan pemahaman paling mendalam mengenai titik koordinat serta jalur pelayaran yang menjadi lokasi sengketa. Raja Siraj menegaskan bahwa insiden ini bukanlah kejadian yang tidak terduga dan nelayan telah mengantongi bukti-bukti pelaku penabrakan yang seharusnya bisa dimintai pertanggungjawaban.
Sejauh ini, DPRD telah menerima laporan resmi mengenai tiga kasus penabrakan bagan dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Namun, jumlah bagan yang terdampak di lapangan diduga jauh lebih banyak karena tidak semua nelayan bersedia melapor. Banyak dari mereka yang merasa lelah dan pesimis terhadap proses pelaporan yang selama ini dinilai kurang membuahkan hasil, terutama karena minimnya respons dari pihak navigasi saat nelayan mendatangi KSOP sebelumnya.
Yusuf, salah satu nelayan Manggar yang terdampak, mengungkapkan bahwa koordinasi yang jelas terkait peta jalur pelayaran sangat mendesak untuk dilakukan guna menghindari konflik serupa di masa depan. Meski belum merinci nilai kerugian secara pasti, ia memperkirakan kerusakan satu unit bagan bisa menelan biaya hingga ratusan juta rupiah. Para nelayan kini menuntut adanya kejelasan jalur agar aktivitas mencari nafkah mereka tidak terus terancam oleh lalu lalang kapal besar.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Balikpapan berkomitmen untuk menyurati secara resmi pihak navigasi agar bersikap kooperatif dan hadir memberikan penjelasan teknis. Mediasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret, termasuk kepastian ganti rugi bagi nelayan yang bagannya hancur serta pembagian zona pelayaran yang lebih tertib demi keselamatan bersama di perairan Balikpapan.(*)
Editor : Indra Zakaria