PROKAL.co, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan mendorong penguatan anggaran untuk pembukaan lahan pertanian padi di Kelurahan Teritip sebagai upaya mendukung ketahanan pangan daerah pada 2027.
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengatakan pembahasan bersama Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan.
“Fokus pembahasan kami terkait anggaran tahun 2027 murni. Sebelum pengesahan, tentu harus dilakukan pembahasan secara mendalam di internal komisi,” kata Fauzi, Selasa (24/6/2026) di Kantor DPRD Balikpapan.
Menurutnya, sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi pengadaan bibit, bantuan bagi petani dan nelayan, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas masyarakat secara langsung.
Selain itu, Komisi II juga membahas dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi kelompok tani dan kelompok nelayan di Kota Balikpapan.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah rencana pembukaan lahan sawah seluas sekitar 10 hektare di Teritip. Fauzi menjelaskan, kelompok tani di wilayah tersebut membutuhkan perluasan lahan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian.
“Tadi kami berkoordinasi terkait rencana pembukaan lahan sekitar 10 hektare di Teritip. Anggaran yang disiapkan pada 2027 baru sekitar Rp300 juta, sementara kebutuhan riil untuk membuka lahan mencapai sekitar Rp1,5 miliar,” ujarnya.
Namun, karena pagu indikatif yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Balikpapan tidak memungkinkan adanya penambahan anggaran, Komisi II meminta DP3 melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran dari program yang dinilai kurang prioritas.
Menurut Fauzi, langkah tersebut diperlukan agar program-program strategis yang mendukung ketahanan pangan daerah dapat memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar.
“Yang bisa dilakukan adalah menggeser anggaran di dalam dinas sendiri. Program yang benar-benar prioritas harus didahulukan agar kebutuhan masyarakat, khususnya petani dan nelayan, dapat terpenuhi secara maksimal,” katanya.
Editor : Wawan