PROKAL.co,BALIKPAPAN- Status perkawinan tertulis kawin tidak tercatat dalam administrasi kependudukan kerap menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Namun, warga Balikpapan yang menemukan keterangan tersebut pada dokumen kependudukannya tidak perlu langsung menyimpulkan perkawinannya tidak diakui negara.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan mengungkapkan, status tersebut dalam sejumlah kasus terjadi karena data nomor buku nikah atau akta perkawinan belum masuk maupun belum terbaca dalam sistem administrasi kependudukan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil mulai melibatkan ketua Rukun Tetangga (RT) dalam upaya pemutakhiran data perkawinan warga. Langkah ini dilakukan agar penelusuran dokumen dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan.
Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan, Tirta Dewi, mengatakan pihaknya telah memetakan warga yang data administrasi perkawinannya belum lengkap berdasarkan wilayah. Data tersebut kemudian dibagikan kepada RT, kelurahan, dan kecamatan melalui sistem pemantauan.
“Pembagian data dilakukan agar proses pemutakhiran lebih mudah dan terarah, berdasarkan wilayah RT," kata Tirta Dewi, pada hari Senin (16/11/2026).
Melalui skema tersebut, ketua RT dapat mengetahui warga yang nomor buku nikah atau akta perkawinannya belum tercantum secara lengkap. Selanjutnya, RT membantu mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk diunggah melalui sistem yang telah disediakan.
Dokumen tersebut kemudian diverifikasi dan dicocokkan dengan data kependudukan. Jika persyaratan terpenuhi, Disdukcapil akan memperbarui biodata penduduk sehingga status perkawinan dalam administrasi kependudukan berubah menjadi kawin tercatat.
Tirta menjelaskan, salah satu penyebab munculnya status tersebut berkaitan dengan proses migrasi data dari sistem administrasi kependudukan sebelumnya ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang kini digunakan.
“Apabila ditemukan status kawin tidak tercatat itu tidak otomatis berarti perkawinannya tidak tercatat oleh negara,” tegasnya.
Meski demikian, Disdukcapil tetap membedakan penanganan antara warga yang sebenarnya telah memiliki dokumen perkawinan resmi tetapi datanya belum terintegrasi dengan sistem, dan pasangan yang memang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi.
Untuk kategori kedua, Disdukcapil akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna menentukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan.
Bagi pasangan beragama Islam, salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah mengajukan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama. Setelah memperoleh penetapan dan memenuhi persyaratan, pencatatan perkawinan dapat diproses melalui Kantor Urusan Agama (KUA).
Dalam kondisi tertentu, pasangan juga dapat diarahkan untuk memenuhi prosedur perkawinan melalui KUA sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Tirta, pembenahan data perkawinan bukan sekadar memperbaiki keterangan dalam dokumen kependudukan. Ketepatan data tersebut berkaitan erat dengan kepastian administrasi dan perlindungan hak keperdataan anggota keluarga.
“Hak-hak keperdataan suami, istri maupun anak-anak yang telah lahir dapat terlindungi. Itu tujuannya," terang Tirta.(Adv Diskominfo Balikpapan).
Editor : Wawan