Banyak Permintaan Pemangkasan Pohon, DLH Balikpapan Tegaskan Tak Semua Jadi Tanggung Jawab Pemerinta

Wawan • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 07:48 WIB
Plt Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana
Plt Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana

 

PROKAL.co,BALIKPAPAN–Permintaan warga untuk pemangkasan pohon yang dinilai berpotensi membahayakan lingkungan permukiman cukup banyak. Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan menegaskan penanganan pohon memiliki pembagian tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang perumahan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menjelaskan pemeliharaan pohon di jalan protokol utama menjadi tanggung jawab DLH. Sementara pohon yang berada di lingkungan permukiman menjadi tanggung jawab warga dan pengurus RT untuk dipantau serta dirawat.

"Untuk pohon yang ada di jalan protokol utama, itu tugas DLH untuk merapikan, merawat, termasuk memangkas. Kalau pohonnya sudah tua dan perlu ditebang, juga kita tangani," jelas Dirman sapaan karib Sudirman Djayaleksana, pada hari Senin, 16 November 2026.

Saat ini, DLH memelihara sekitar 25.000 pohon yang tersebar di sepanjang jalan protokol Balikpapan. Pemangkasan dan mitigasi rutin dilakukan untuk mengurangi risiko pohon tumbang, terutama ketika cuaca ekstrem.

Menurutnya, upaya mitigasi tersebut menjadi salah satu alasan sejumlah ruas jalan protokol dapat terhindar dari kejadian pohon tumbang.

Berbeda dengan jalan utama, pohon yang berada di gang maupun pekarangan rumah menjadi tanggung jawab masyarakat. Warga bersama RT diharapkan memiliki inisiatif melakukan pemangkasan secara mandiri melalui semangat gotong royong.

"Jangan sampai pohon di lingkungan sudah lebat, tetapi tidak pernah dipangkas, padahal pohon itu berada di rumah sendiri. Seharusnya warga berinisiatif bersama RT untuk memangkas atau mengurangi ketinggiannya," katanya.

Meski demikian, DLH tetap membuka layanan bantuan pemangkasan bagi warga yang tidak memiliki kemampuan atau peralatan memadai.

Namun, masyarakat harus bersedia mengikuti jadwal antrean karena keterbatasan personel dan waktu pelayanan. Bantuan tersebut dijadwalkan pada Sabtu dan Minggu, di luar tugas rutin pemeliharaan pohon di jalan protokol.

"Kalau mereka tidak mampu, bisa meminta bantuan DLH. Tetapi dengan catatan harus antre karena permintaannya banyak. Pelayanan itu kita lakukan pada hari Sabtu dan Minggu," ungkapnya.

Dirman menyebut permintaan bantuan pemangkasan pohon dari masyarakat cukup panjang. Sementara waktu pelayanan hanya tersedia dua hari dalam sepekan, sehingga DLH harus mengatur jadwal berdasarkan antrean permohonan.

Dia juga menyinggung pohon-pohon tinggi di sejumlah kawasan perumahan, seperti Balikpapan Baru, Balikpapan Regency, dan Sepinggan Pratama.

Menurutnya, tanggung jawab pemeliharaan pohon di kawasan perumahan pada dasarnya berada pada pengembang, terutama apabila kawasan tersebut belum diserahkan kepada pemerintah kota.

DLH masih perlu memastikan status penyerahan sejumlah kawasan tersebut sebelum menentukan tanggung jawab penanganannya.

Karena itu, Dirman mengimbau warga tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah dalam merawat pohon di lingkungan tempat tinggal. Pemantauan kondisi pohon dan pemangkasan secara berkala perlu menjadi kepedulian bersama agar potensi bahaya dapat dicegah sejak dini. (Adv Diskominfo Balikpapan).

Editor : Wawan
ADV Pemkot Balikpapan pemkot balikpapan