TANJUNG REDEB – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau untuk lebih aktif dan responsif dalam mengawal usulan proyek fisik. Penekanan ini disampaikan menyusul banyaknya aspirasi warga dalam Musrenbang yang hingga kini belum terealisasi akibat terbentur kendala teknis maupun administratif.
Said mengingatkan bahwa setiap hambatan tidak boleh didiamkan begitu saja, melainkan harus segera diverifikasi agar masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai status usulan mereka.
Permasalahan utama yang sering muncul di lapangan adalah status lahan, di mana banyak usulan pembangunan ternyata masuk dalam kawasan hutan atau asetnya masih bersinggungan dengan milik perusahaan swasta. Menurut Said, OPD terkait memiliki tantangan besar untuk melakukan verifikasi lebih dalam guna mencari solusi hukum atau administratif agar pembangunan bisa tetap berjalan.
Ia mencontohkan, usulan pembangunan jembatan dan akses jalan masih menjadi prioritas warga, sementara wilayah pedalaman seperti Kecamatan Gunung Tabur didominasi permintaan drainase, serta warga pesisir selatan seperti Talisayan dan Biduk-Biduk yang sangat mengharapkan adanya pengamanan pantai.
Selain persoalan lahan, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor krusial yang menyandera realisasi program-program fisik. Said mengakui bahwa sehebat apa pun program yang disusun, akan sulit dieksekusi tanpa ketersediaan dana yang mencukupi. Selama ini, banyak dinas cenderung bersifat pasif atau hanya menunggu ketersediaan anggaran. Padahal, menurutnya, OPD maupun aparat kampung seharusnya memiliki inisiatif lain jika dana daerah terbatas, salah satunya dengan menjajaki skema kolaborasi bersama pihak swasta melalui program pemberdayaan atau tanggung jawab sosial.
Menutup arahannya, Said meminta agar ke depannya setiap usulan yang masuk ke OPD memiliki catatan evaluasi yang transparan. Jika suatu usulan belum bisa diverifikasi atau dilaksanakan karena pertimbangan status lahan yang belum dihibahkan atau masalah kawasan, hal tersebut harus tercatat dengan jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Dengan adanya catatan administratif yang rapi, diharapkan pemerintah daerah dapat memetakan skala prioritas dengan lebih akurat pada tahun anggaran berikutnya. (*)
Editor : Indra Zakaria