PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memproyeksikan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berpotensi turun.
Kondisi tersebut diperkirakan akan berdampak langsung terhadap sejumlah program pembangunan, khususnya sektor infrastruktur yang selama ini banyak dibiayai melalui dana transfer tersebut.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan selama ini Kabupaten Berau termasuk daerah yang rutin menerima alokasi bankeu dalam jumlah cukup besar dari Pemprov Kaltim setiap tahunnya.
Baca Juga: Libur Panjang Makin Asyik, Four Points Balikpapan Hadirkan Aktivitas Seru untuk Keluarga
“Bankeu itu kan dana transfer dari pemerintah provinsi. Sampai saat ini Kabupaten Berau termasuk yang cukup banyak mendapat setiap tahun,” ujarnya, belum lama ini. Namun, diakui adanya kemungkinan penurunan alokasi bantuan keuangan tersebut seiring menurunnya potensi pendapatan daerah di tingkat provinsi.
Apabila kondisi itu terjadi, maka dampaknya akan cukup terasa terhadap pelaksanaan pembangunan di Berau.
“Kalau itu kemudian misalnya diturunkan atau bahkan dihapus, ya pasti akan berdampak. Karena bankeu sangat berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan,” katanya.
Selama ini sebagian besar program pembangunan infrastruktur daerah masih bergantung pada dukungan dana dari pemerintah provinsi. Karena itu, apabila nominal bankeu mengalami pengurangan, maka sejumlah pekerjaan fisik dipastikan akan ikut terhambat.
“Kalau kemudian bankeu itu menurun atau berkurang, otomatis banyak pekerjaan-pekerjaan infrastruktur kita yang akan terhambat,” ungkapnya.
Adapun rata-rata bantuan keuangan yang diterima Kabupaten Berau setiap tahun berada di kisaran Rp 300 miliar lebih. Angka tersebut dinilai cukup signifikan dalam mendukung pembangunan daerah, terutama untuk peningkatan konektivitas antarwilayah dan pembangunan fasilitas publik lainnya.
Baca Juga: Wabup Gamalis Hadiri Ajang Apresiasi Pemda Berprestasi, SebutJadi Motivasi bagi Berau
Ia juga melihat, kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi faktor utama yang memengaruhi besaran bankeu ke daerah. Ketika pendapatan provinsi mengalami penurunan, maka distribusi anggaran ke kabupaten/kota melalui skema bantuan keuangan juga akan ikut terdampak.
“Karena potensi pendapatan di provinsi juga menurun, otomatis pembagian ke daerah melalui bankeu itu juga pasti ada mengalami penurunan,” jelasnya.
Menurutnya, sektor yang paling berisiko terdampak apabila terjadi pengurangan bantuan keuangan adalah infrastruktur.
Sebab, pembangunan jalan, jembatan, hingga beberapa proyek strategis daerah selama ini banyak mengandalkan dukungan dari provinsi. “Yang paling terdampak itu sektor infrastruktur pastinya,” katanya.
Meski begitu, Pemkab Berau mengaku akan menyesuaikan kebijakan anggaran apabila nantinya terjadi penurunan bankeu. Salah satu langkah yang kemungkinan ditempuh yakni melakukan efisiensi belanja daerah dan menunda sejumlah kegiatan yang dianggap belum prioritas.
“Kalau misalnya diterapkan, kita akan menyesuaikan. Dengan efisiensi saat ini konsekuensinya banyak kegiatan yang harus kita pangkas. Kegiatan-kegiatan banyak yang kita pending terlebih dahulu,” tuturnya.
Ia berharap, penurunan bantuan keuangan tidak terjadi secara signifikan, sehingga program pembangunan yang telah direncanakan tetap dapat berjalan optimal.
“Keberlanjutan pembangunan infrastruktur tentunya menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Berau,” tandasnya.
Baca Juga: Pemkab Berau Perkuat Komitmen Pengembangan Pariwisata lewat Pokdarwis
Wakil Ketua Komisi II, DPRD Berau, Arman Nofriansyah, meminta pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan berkurangnya Bankeu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut.
Kesiapan perencanaan menjadi hal penting agar program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai prioritas.
Secara khusus, Ia meminta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau segera menyusun strategi pembangunan yang lebih terukur dan matang, terutama jika terjadi penyesuaian anggaran dari pemerintah provinsi.
“Perencanaan harus dipersiapkan sejak sekarang. Kalau bantuan keuangan dari provinsi nanti berkurang, jangan sampai program prioritas di Berau ikut terdampak,” ujarnya.
Apalagi, selama ini Kabupaten Berau masih cukup bergantung pada dukungan anggaran dari Pemprov Kaltim. Karena itu, potensi pengurangan dana dinilai perlu direspons sejak dini agar tidak berdampak terhadap jalannya pembangunan daerah.
Menurutnya, Bapelitbang memiliki peran penting dalam menyusun kembali arah kebijakan pembangunan, termasuk menentukan program yang harus diprioritaskan dan kegiatan yang masih bisa ditunda sementara.
Baca Juga: Kebergantungan Tinggi pada Dana Transfer, Pemkab Berau Genjot Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
“Jangan menunggu sampai pemotongan anggaran terjadi baru melakukan penyesuaian. Antisipasi harus dilakukan lebih awal supaya pembangunan tetap berjalan,” katanya.
Selain melakukan penyesuaian program, ia juga mendorong pemerintah daerah mulai mencari alternatif sumber pembiayaan lain agar tidak hanya bergantung pada satu jalur pendanaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah kemungkinan perubahan kondisi fiskal.
“Daerah juga perlu mencari peluang pendanaan lain. Jangan hanya bergantung pada satu sumber kalau ingin pembangunan tetap berlanjut,” tambahnya.
Meski begitu, Ia menegaskan sektor pelayanan dasar tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur disebutnya tidak boleh terdampak karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. (*/adv/far)
Editor : Faroq Zamzami