PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengikuti rapat koordinasi bersama Kemendagri secara daring, membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2026, di ruang teleconference Diskominfo Berau, Senin (11/5/2026).
Hal itu dilakukan untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui berbagai upaya menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pemkab terus mengikuti arahan pemerintah pusat dan kementerian terkait dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.
Baca Juga: Bankeu Berpotensi Turun, Pemkab Berau Siapkan Langkah Penyesuaian
Berdasarkan paparan dalam rapat koordinasi tersebut, kondisi inflasi di Kabupaten Berau masih berada dalam kategori terkendali. Meski begitu, pemerintah daerah tetap diminta waspada terhadap potensi kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok.
“Saya mengikuti arahan dari kementerian terkait untuk mengatasi inflasi. Alhamdulillah untuk Kabupaten Berau sendiri, Berau itu selalu berada di tengah-tengah. Tapi kita tetap harus waspada untuk mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Untuk menjaga ketahanan pangan daerah, Pemkab Berau memastikan stok sejumlah bahan pokok dalam kondisi aman. Disebutkan, ketersediaan beras di gudang Bulog saat ini mencapai sekitar 100 ton untuk tahun 2026.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana tanam padi pada Mei hingga Juli 2026 dengan luas lahan sekitar 2.000 hektare. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produksi pangan lokal tetap stabil dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Tidak hanya beras, pemerintah daerah juga mempersiapkan stok jagung sebagai salah satu komoditas pendukung ketahanan pangan. Adapun stok jagung di Kabupaten Berau disebut mencapai sekitar 1.000 ton.
“Untuk jagung kita juga mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian berupa pengembangan lahan cabai seluas lima hektare. Lahan tersebut rencananya akan ditanam di wilayah Talisayan,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga stabilitas harga pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai secara mandiri.
Imbauan tersebut ditujukan kepada kepala kampung dan dinas terkait agar mendorong gerakan menanam cabai di lingkungan masing-masing. “Paling tidak itu bisa untuk kebutuhan rumah tangga,” tambahnya.
Diharapkan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu di tengah dinamika ekonomi yang terjadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Abdul Majid, menjelaskan sektor perikanan juga menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi daerah. Adapun salah satu komoditas yang paling memengaruhi fluktuasi harga di sektor perikanan adalah ikan layang.
Dikatakan, ikan layang selama ini menjadi salah satu komoditas primadona masyarakat karena harganya relatif terjangkau. Namun, ketika terjadi kelangkaan pasokan, harga ikan tersebut dapat memicu inflasi di daerah.
“Yang paling diandalkan itu ikan layang. Kalau dulu murah, kemudian terjadi kelangkaan, itu masuk dalam catatan inflasi,” ujarnya.
Baca Juga: Kebergantungan Tinggi pada Dana Transfer, Pemkab Berau Genjot Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Fluktuasi harga ikan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi cuaca, distribusi hingga perputaran penjualan hasil tangkapan nelayan.
Menurutnya, ikan merupakan komoditas yang harus cepat terjual sehingga ketika perputaran pasar lambat, pedagang akan memilih mengirim hasil tangkapan ke daerah lain seperti Kutai Timur, Bulungan dan sebagainya.
“Karena sifatnya ikan itu harus cepat dibeli. Kalau lambat perputaran, mereka akan kirim ke luar daerah,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga ikan di pasaran, pihaknya berencana kembali menggelar pasar murah perikanan dan menyiapkan pasar ikan khusus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Untuk menjaga harga ikan tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Nanti akan kita adakan pasar ikan khusus yang ada di TPI. Itu untuk mengantisipasi di tengah inflasi pasar, bukan untuk menyaingi pasar,” katanya.
Nantinya pasar murah ikan tidak akan digelar setiap hari agar tidak mengganggu aktivitas pedagang di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD). Program tersebut hanya dilakukan pada waktu tertentu sebagai langkah pengendalian harga ketika terjadi lonjakan harga di pasaran.
Baca Juga: RSUD Siap Beroperasi, DLHK Berau Fokus Wujudkan Lingkungan Asri
“Kita hanya mengendalikan satu fungsi supaya ikan itu bisa dibeli masyarakat dengan harga lebih terjangkau. Jadi menurunkan tingkat inflasi,” ungkapnya.
Selain menjaga ketersediaan ikan bagi masyarakat, pemerintah pusat juga mendorong praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan metode destructive fishing. Hal itu penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Kabupaten Berau. (*/adv/far)
Editor : Faroq Zamzami