JAKARTA- Pemerintah memastikan industri gula dalam negeri yang mendapatkan penugasan mengolah gula rafinasi (raw sugar) menjadi gula konsumsi, dapat memenuhi target kebutuhan gula masyarakat, khususnya menjelang puasa Ramadan dan perayaan Idul Fitri tahun ini.
Menteri Perdagangan bersama Satgas Pangan dan didukung Komisi VI DPR RI secara intensif melakukan pengawasan ke sejumlah industri gula nasional. Kementerian Perdagangan yang bersinergi dengan Satgas Pangan dan didukung Komisi VI DPR RI melakukan stabilisasi harga dan memastikan secara langsung bahan baku gula mentah dan rafinasi yang siap diproduksi dan stok hasil produksi siap didistribusikan sehingga ketersediaan gula pasir aman di masyarakat. ”Terutama mengantisipasi permintaan menjelang puasa Ramadan dan Idul Fitri,” ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Sabtu lalu (13/4).
Agus menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan pemantauan kepada pabrik gula rafinasi yang sudah mendapat penugasan khusus untuk memproduksi gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP). Dengan penugasan ini diharapkan stok gula konsumsi aman hingga Lebaran nanti. “Dengan tersedianya stok gula di pasar, harga gula dapat dipastikan turun dan mencapai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp12.500/kilogram,” tambah Mendag.
Untuk pemenuhan kebutuhan barang kebutuhan pokok, Kementerian Perdagangan telah melakukan beberapa kebijakan tata niaga gula sebagai antisipasi kebutuhan gula menjelang puasa Ramadan dan Idul Fitri yang dibutuhkan industri mamin dan industri kecil menengah serta masyarakat dengan menerbitkan izin impor.
Sebagai tindak lanjut Rakortas pada September dan Desember 2019 lalu yang mengamanatkan perlu dilakukan impor sebesar 495.000 ton gula kristal putih atau setara 521.000 ton gula mentah, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan 15 Persetujuan Impor (PI) sebesar 520.802 ton gula. Hingga tanggal 9 April 2020, telah terealisasi sebesar 422.052 ton atau 81,04%.
Kementerian Perdagangan juga menerbitkan 6 Persetujuan Impor produk raw sugar sebanyak 265.800 ton untuk periode pemasukan sampai Juni 2020 dan sebesar 135.640 ton masih dalam proses penerbitan. Saat ini terdapat sisa 43.650 ton yang dapat diajukan untuk permohonan izin impor baru.
”Upaya memenuhi kebutuhan gula juga dilakukan dengan realokasi stok gula industri rafinasi sebesar 250.000 ton menjadi gula konsumsi, sesuai risalah Rakortas 20 Maret 2020 dan telah mendapatkan persetujuan Presiden RI,” pungkas Agus.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan bahwa persoalan kenaikan harga gula adalah karena produksi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan secara nasional. Sehingga, seperti halnya bawang putih, mayoritas kebutuhan dipenuhi dari impor. ”Kita pahami produksi petani tebu mayoritas terjadi di semester II. Artinya, semester I tahun ini stoknya dari sisa stok semeter II 2019 dan tentunya impor dari luar. Namun SPI baru terbit di Maret 400 ribu ton lebih, tentu dari SPI baru bisa realiasi," ujarnya.
Oleh karena itu, KPPU mendorong pemerintah supaya tidak hanya memberikan SPI hanya di Maret saja, karena jika tidak stok berkurang. Di samping itu, ketepatan penerbitan SPI juga penting supaya tidak membuat kerugian petani gula. "Bila dibutuhkan juga badan usaha seperti Bulog bisa ditugasi segera merealisasikan SPI tersebut. Kita harap dalam kondisi wabah masyarakat tidak dibebani mahalnya harga. Kita juga berharap di mana petani tebu tidak mengalami anjloknya harga," ujarnya. (agf)
Editor : izak-Indra Zakaria