Pelaporan Kelengkapan SPT Diperpanjang hingga Juni

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 20 April 2020 | 10:46 WIB
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memberi relaksasi atau keringanan pajak di tengah penyebaran pandemi virus corona (Covid-19). Berupa perpanjangan waktu penyampaian kelengkapan dokumen SPT hingga Juni mendatang.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memberi relaksasi atau keringanan pajak di tengah penyebaran pandemi virus corona (Covid-19). Berupa perpanjangan waktu penyampaian kelengkapan dokumen SPT hingga Juni mendatang.

BALIKPAPAN- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memberi relaksasi atau keringanan pajak di tengah penyebaran pandemi virus corona (Covid-19). Berupa perpanjangan waktu penyampaian kelengkapan dokumen SPT hingga Juni mendatang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku 31 Desember 2019 tetap wajib menyampaikan SPT tahunan paling lambat 30 April 2020. Namun dengan relaksasi ini penyampaian dokumen kelengkapan SPT paling lambat 30 Juni.

“Jadi, bagi wajib pajak badan SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa formulir 1771 beserta lampiran 1771 I–VI, transkip laporan keuangan yang disampaikan sebagai pengganti sementara dokumen laporan keuangan serta bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar,” ujarnya, Minggu (19/4).

Kemudian bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha atau pekerja bebas, SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April cukup berupa formulir 1770 dan lampiran 1770 I – IV, neraca menggunakan format sederhana, dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.

Selanjutnya, penyampaian dokumen kelengkapan SPT Tahunan berupa laporan keuangan lengkap dan berbagai dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:02/PJ/2019 paling lambat tanggal 30 Juni 2020, dilakukan dengan menggunakan formulir SPT pembetulan.

Ia juga menyampaikan, wajib pajak tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan, namun jika ada kekurangan bayar dalam SPT tahunan yang disetorkan setelah 30 April 2020 tetap dikenakan sanksi bunga sebesar 2 persen per bulan.

“Wajib pajak yang ingin memanfaatkan relaksasi ini harus menyampaikan pemberitahuan sebelum menyampaikan SPT. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara online melalui website kami. Fasilitas ini tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang menyatakan lebih bayar dan meminta restitusi dipercepat (pengembalian pendahuluan), atau oleh wajib pajak yang menyampaikan SPT setelah 30 April,” ungkapnya.

Kebijakan relaksasi ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 06 /PJ/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi Coronavirus Disease 2019.

“Dengan relaksasi ini diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tidak menunda menyetorkan pajak yang terutang karena pajak yang dibayarkan sangat diperlukan oleh negara dalam penanganan wabah Covid-19. Wajib pajak badan juga dapat memanfaatkan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020 dengan menggunakan tarif PPh yang lebih rendah (22 persen),” katanya.

Sebagai informasi, untuk target tahun ini dibebani target APBN sebesar Rp 26,51 triliun. Realisasi 2019 sebesar 21,278 triliun atau 91,5 persen dari target. (aji/ndu/k18)

Editor : izak-Indra Zakaria
Ekonomi Kaltim pajak