JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19, kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan meningkat. Dia mengatakan banyak perusahaan berhenti beroperasi dan diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pekerja dirumahkan.
Keterangan tersebut dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam penganugrahan penghargaan jaminan sosial Paritrana Award 2019 oleh BPJamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) di Jakarta kemarin (12/8). Ma’ruf mengatakan sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, saat ini menghadapi situasi yang sulit. Pandemi Covid-19 membawa dampak pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan angka penularan Covid-19 beberapa waktu lalu, berdampak pada perlambatan ekonomi. Kelesuan ekonomi juga dari penurunan jumlah wisatawan. Lalu berhentinya kegiatan operasional perusahaan. ’’Diiringi dengan meningkatnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK,’’ tuturnya.
Ma’ruf lantas menyampaikan dalam situasi krisis seperti ini, kesadaran pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat. Menurut dia masyarakat kian sadar bahwa salah satu mitigasi menghadapi krisis adalah mempersiapkan pekerja yang diikutsertakan sebagai peserta BPJamsotek.
Ketua umum nonaktif MUI itu juga menyebutkan untuk meringankan beban dunia usaha dan pekerja, pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) tentang relaksasi pembayaran iuran BPJamsostek. Nantinya dengan adanya peraturan ini, perusahaan dan pekerja diharapkan tetap dapat bertahan sampai ekonomi berangsur pulih.
Ma’ruf mengingatkan dengan terdaftar sebagai peserta BPJamsostek, pekerja akan menerima manfaat bila dibutuhkan. Bahkan saat ini pemerintah segera merealisasikan penyaluran bantuan kepada pekerja. Di mana pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan akan didahulukan.
’’Melihat begitu besarnya manfaat program BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek, Red) saya mendoorng agar BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan seluruh pelaku usaha,’’ tuturnya. Sehingga dapat memperluas cakupan kepesertaan dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya.
Selain itu Ma’ruf juga mengatakan pemerintah daerah juga dapat mendorong seluruh tenaga kerja non PNS atau honorer untuk didaftarkan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJamsostek.
Dia juga menyampaikan pemerintah berkomitmen terus mendorong optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketengakerjaan. Diantaranya melalui penerbitan PP 82/2019. Melalui regulasi ini, BPJamsostek diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan. Khusunya dalam melindungi pekerja dengan meningkatkan manfaat program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Peningkatkan manfaat itu tanpa menaikkan jumlah iuran yang dibayarkan oleh pekerja. (wan)
Editor : izak-Indra Zakaria