Proses Sertifikasi Halal Dinilai Terlalu Panjang

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 26 Agustus 2021 | 11:02 WIB
ilustrasi
ilustrasi

BALIKPAPAN–Berbeda dengan di pusat, pelaku usaha atau produsen di daerah merasa kesulitan untuk mendapatkan sertifikat halal. Proses panjang serta lamanya waktu yang dibutuhkan sangat tidak memudahkan mereka.

Padahal tidak hanya perusahaan berskala besar, pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) menyambut antusias akan sertifikat halal. Pemerintah pun mewajibkan sertifikat halal pada 20 Oktober 2024. Tapi dalam kenyataannya, regulasi tidak efektif dan efisien.

Dikatakan Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah Aisyiah Balikpapan Tati Kartika, pasar luar negeri terbuka luas untuk produk halal. Negeri ini berpeluang menginvansi pasar ekspor dengan berbagai produk halal.

“Semua UMKM membutuhkan sertifikat halal guna meningkatkan kualitas produk menuju siap ekspor. Tapi sangat sulit untuk mengurus di daerah, jadi saya dan banyak UMKM lainnya memutuskan mengurus langsung ke pusat,” tutur Tati.

Permasalahan sertifikat halal memang menjadi persoalan nasional. Peraturan pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pun baru dikeluarkan pada 2021 ini. Lambatnya proses sertifikasi, menurut Tati menjadi alasan, mengapa banyak UMKM memilih menunda untuk mengajukan.

“Sempat selama satu tahun setengah ini pihak yang mengeluarkan sertifikat halal masih mengambang, apakah dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) atau MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sehingga orang-orang kesulitan mengurus dan tertahan. Kalau begini UMKM yang dirugikan. Sekarang sudah mulai jalan, tapi memang belum efisien,” ujarnya.

Pengajuan sertifikat halal, kata Tati, seharusnya dipermudah. Bukan tambah dipersulit. Dari pengalaman pribadinya, proses yang dibutuhkan dalam pengajuan sertifikat halal selama enam bulan. Banyak hal tidak sinkron. Prosedurnya panjang, sehingga membuat ia harus bolak-balik beberapa kali baik ke dinas terkait maupun pusat.

“Memang tidak ada pengeluaran biaya. Cuma responsnya terlalu lambat, ada juga UMKM tidak disetujui produknya dengan alasan tidak lengkap. Masa hanya memfasilitasi jika semua persyaratan sudah lengkap. Mestinya dibina, diarahkan dan didampingi juga. Karena sertifikasi halal ini kan pemerintah yang mewajibkan. Bagaimana mau berproduksi dan siap ekspor jika dipersulit,” ungkapnya.

Menurut dia, pendampingan bagi pelaku UMKM itu penting sekali. Tati juga meminta jangan langsung dilepas begitu saja walau sudah mendapatkan sertifikat halal. Terutama pada era digital seperti sekarang, di mana belum semua pelaku UMKM familiar dengan gadget khususnya yang berusia lanjut.

“Katanya mau angkat UMKM tapi mana, bantuan selama pandemi saja juga tidak menyeluruh. Soal sertifikat halal, kita ini terlambat sekali dibandingkan Malaysia dan Thailand, mereka lebih cepat berkembang. Produknya juga sudah banyak diimpor ke Indonesia,” tuturnya. (lil/tom/k8)

Editor : izak-Indra Zakaria