Sertifikat Halal Bakal Berlaku 4 Tahun

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 2 September 2021 | 13:31 WIB
Photo
Photo

BALIKPAPAN - Pemerintah menargetkan pada 2024 mendatang pelaku usaha telah menerapkan sertifikat halal. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal yang telah disahkan pada 2014 lalu. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal ini baru ditetapkan pada Februari 2021.

Peraturan baru pemerintah telah menunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH) di Indonesia. BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Tidak hilang sepenuhnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) tetap memiliki peran dalam proses sertifikasi halal tersebut.

Hanya, sekarang guna mendapatkan sertifikat halal dirasa lebih lama. Hingga memakan waktu berbulan-bulan. Membuat para pelaku usaha, khususnya usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) mengeluh hingga memilih menunda. Di Kota Minyak sendiri belum ada satuan tugas (satgas) BPJPH. Sehingga, sementara Kemenag Balikpapan dilibatkan guna membantu masyarakat yang ingin mengajukan.

Dikatakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Balikpapan Saleh, SDM di daerah kekurangan. Sehingga, petugas yang ada merangkap tugas. Karena hanya ada satu orang petugas saja, serta BPJPH berada di provinsi maka pendaftaran yang dilakukan di luar provinsi agak panjang.

“Belum ada Satgas BPJPH di Balikpapan. Kami pun di daerah hanya diminta membantu untuk mengumpulkan berkas. Nanti, satgas provinsi yang menghubungi, mengatur jadwal kunjungan dan penginputan pendaftar,” ungkapnya, Selasa (31/8).

Meski tidak mengetahui berapa jumlah pelaku usaha yang telah mendaftar, namun Saleh menuturkan di tengah pandemi animonya masih tinggi. Sebab, menyangkut nilai jual dan menambah kepercayaan konsumen. “Beda dengan sebelumnya yang hanya berlaku 2 tahun, sertifikat halal yang baru ini direncanakan berlaku 4 tahun. Setelah habis masa berlakunya baru diperbarui. Itu dikeluarkan oleh BPJPH,” tuturnya.

Penyelenggara Zakat-Wakaf Kemenag Balikpapan Fajar Muhsoni yang diperbantukan mengurus pengumpulan berkas pendaftaran berujar, bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal pada produknya dapat mengajukan permohonan kepada BPJPH ataupun perwakilannya. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen, seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk, bahan yang digunakan serta pengolahan produk.

“Satu pekan ini pelaku usaha sudah bisa mendaftarkan secara online. Pekan kemarin BPJPH juga telah mengeluarkan sertifikat halal bagi 13 produk asal Balikpapan,” sebutnya.

Melewati empat tahapan, seleksi berkas pendaftaran, penjadwalan oleh lembaga pemeriksa halal (LPH), penetapan fatwa, setelah semua selesai barulah kemudian sertifikat halal dapat dikeluarkan. Menurut PP 39/2021, BPJPH dapat mengeluarkan sertifikat halal produk yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Kurang lebih dua bulan sertifikat halal bisa keluar. Sedangkan untuk kemarin karena ada perubahan dan PPKM membuat jadwal pemeriksaan berubah-ubah, sehingga memakan waktu lebih lama. Pada tahap pendaftaran banyak juga yang kurang melengkapi berkas. Di antara kota-kota lainnya di Kaltim, Balikpapan mendominasi. Antusiasme pelaku usaha sangat tinggi. Namun kami paham, banyak hal perlu diperbaiki ke depannya,” tutur Fajar. (lil/ndu/k15)

Editor : izak-Indra Zakaria