PPKM Kembali Buat Kaltim Deflasi

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 3 September 2021 | 13:06 WIB
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak Juli lalu membuat Kaltim mengalami deflasi sebesar 0,17 persen pada Agustus 2021. Adapun tingkat inflasi tahun kalender Bumi Etam tercatat sebesar 1,10 persen dan tingkat Inflasi tahun ke tahun sebe
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak Juli lalu membuat Kaltim mengalami deflasi sebesar 0,17 persen pada Agustus 2021. Adapun tingkat inflasi tahun kalender Bumi Etam tercatat sebesar 1,10 persen dan tingkat Inflasi tahun ke tahun sebe

SAMARINDA – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak Juli lalu membuat Kaltim mengalami deflasi sebesar 0,17 persen pada Agustus 2021. Adapun tingkat inflasi tahun kalender Bumi Etam tercatat sebesar 1,10 persen dan tingkat Inflasi tahun ke tahun sebesar 1,13 persen. Deflasi yang terjadi dua bulan terakhir ini disebabkan masih terbatasnya konsumsi masyarakat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Anggoro Dwitjahyono mengatakan, indeks harga konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga inflasi atau deflasi di tingkat konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Pada Agustus 2021, di Kaltim terjadi perubahan IHK dari 105,21 pada Juli 2021 menjadi 105,03 pada Agustus 2021. “Terjadi deflasi pada Agustus 2021, hal ini terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran,” jelasnya, Rabu (1/9).

Anggoro menambahkan, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yaitu makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,92 persen; diikuti pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen.

Sementara kelompok yang mengalami peningkatan indeks yaitu pendidikan sebesar 0,82 persen; perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,34 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,24 persen; perumahan, air, listrik bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen; serta transportasi dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya masing-masing sebesar 0,05 persen.

“Untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran cenderung stabil dibanding bulan sebelumnya,” katanya. Jika dirinci menurut kota, pada Agustus 2021 Samarinda mengalami deflasi sebesar 0,20 persen dengan IHK 105,48. Sementara Balikpapan mengalami deflasi 0,14 persen dengan IHK sebesar 104,43.

Pada Agustus 2021 inflasi kalender Samarinda sebesar 1,14 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,19 persen. Sedangkan Inflasi tahun kalender untuk Balikpapan pada Agustus 2021 sebesar 1,04 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,04 persen.

Terpisah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, deflasi atau penurunan harga-harga yang terjadi tentunya disebabkan daya beli masyarakat yang tidak meningkat signifikan. Saat ini, daya beli dan kepercayaan masyarakat untuk belanja masih belum pulih sampai ke level sebelum pandemi.

Permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan, relatif terbatas seiring dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas di tengah pasokan bahan pangan yang masih terjaga. Penurunan tersebut bersumber dari terbatasnya permintaan untuk sejumlah komoditas pangan di tengah pasokan yang terjaga. 

“Intinya deflasi yang terjadi pada Agustus seiring menurunnya mobilitas sehingga menurunkan permintaan, di tengah pasokan yang masih terjaga. Hal ini hampir sama pada Juli, karena masih PPKM permintaan juga belum maksimal,” jelasnya.

Ke depan, monitoring pasokan komoditas pangan Kaltim perlu untuk terus dilakukan secara rutin, seiring dengan adanya potensi perpanjangan kebijakan PPKM di seluruh Indonesia yang berisiko mengganggu kelancaran distribusi pasokan. Selain kelompok makanan, kelompok pakaian dan alas kaki turut mengalami penurunan harga seiring dengan adanya kebijakan PPKM.

Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh dampak dari relatif terbatasnya operasional, pusat perbelanjaan serta toko-toko non-esensial akibat adanya penerapan kebijakan PPKM. Serta turunnya mobilitas dan permintaan masyarakat seiring dengan kembali meningkatnya kasus aktif Covid-19 di Kaltim. (ctr/ndu/k15)

Editor : izak-Indra Zakaria