SAMARINDA - Wakil Walikota Samarinda Rusmadi menegaskan Pemerintah Kota berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat Samarinda mendapatkan layanan BPJS Kesehatan.
Rusmadi mengajak agar seluruh pihak bekerja keras dalam meningkatkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di Kota Samarinda agar bisa mencapai 98 persen.
"Posisi kita (UHC) 89 persen. Jadi masih perlu keras dalam rangka mencapai 98 persen," jelas Rusmadi saat pertemuan "Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama & Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan" di Ruang Rapat Utama Lantai II Kantor Kota Samarinda.
Hadir juga dalam pertemuan ini, BPJS Kesehatan, Sekda Sugeng Chaerudin, Komisi IV DPRD Samarinda, Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Kalimantan Timur.
Rusmadi menjelaskan Pemerintah Kota Samarinda sangat konsen terhadap cakupan kepesertaan BPJS dan pelayanan kesehatan. Ini terkait pelaksanaan amanah UU Nomor 40 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
Adapun, tingginya ratio rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke rumah sakit, terungkap dalam pertemuan, menurut Rusmadi, dikarenakan banyak faktor yang salah satunya fasilitas kesehatan.
Namun, ia menilai kondisi tersebut diperlukan upaya preventif di masyarakat dengan sosialisasikan hidup bersih dan sehat. Sehingga ratio rujukan ke rumah sakit dari faskes tingkat pertama dapat ditekan.
"Kalau masyarakat kita hidup dengan pola bersih dan sehat, maka tidak banyak yang berobat ke rumah sakit. Ini perlu menjadi perhatian dalam forum ini," kata Rusmadi.
Sementara itu, dr David Hariadi Masjhoer mewakili Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Kalimantan Timur menjelaskan seluruh rumah sakit di Kaltim harus bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Dari kerjasama tersebut sudah mengalami kemajuan dan tak alami kendala besar dalam pembayaran klaim.
"Sudah ada kemajuan. Sudah tidak ada kendala pokok yang berarti. Masalah klaim, pembayaran BPJS juga sudah tidak terkendala," kata dr David.
dr David menambahkan rumah sakit di daerah hanya alami kendala bagi mereka yang belum menjadi peserta BPJS terutama warga yang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari luar daerah.
"Yang menjadi kendala kami di rumah sakit, pasien-pasien yang perlu mendapat tindakan. Misalnya, pasien dari luar Kaltim masuk ke Kaltim alami kecelakaan tetapi butuh biaya dari BPJS. Ini banyak kendala kami hadapi, sehingga kami kerjasama dengan pihak ketiga dan Dinas Sosial. Terutama pekerja tambang dan kebun sawit," kata dr David. (Adv/myn)
Editor : izak-Indra Zakaria