Kinerja ekspor Kaltim diprediksi terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun ini. Selain permintaan dan harga komoditas andalan yang tengah baik, pengusaha batu bara memiliki peluang yang besar untuk menggarap pasar Korea Selatan.
SAMARINDA–Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, Juli lalu, nilai ekspor Kaltim mencapai USD 1,83 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 11,42 persen dibandingkan dengan ekspor Juni 2021. Sementara bila dibanding Juli 2020 atau secara tahunan, kinerjanya mengalami kenaikan 93,40 persen. Peningkatan ini disebabkan tingginya permintaan komoditas utama disertai peningkatan harga.
Kenaikan nilai ekspor Juli 2021 disebabkan barang non-migas. Yang mencapai USD 1,76 miliar atau naik 14,75 persen dibanding nilai ekspor pada Juni 2021. Sedangkan nilai ekspor migas mengalami penurunan sebesar 35,88 persen jika dibanding dengan Juni 2021 yaitu dari USD 107,60 juta menjadi USD 69,00 juta.
Kenaikan nilai ekspor non-migas cukup berperan dalam mendongkrak kenaikan nilai ekspor secara keseluruhan mengingat peranan nilai ekspor non-migas mencapai 96,22 persen terhadap total nilai ekspor.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, saat ini permintaan ekspor batu bara Kaltim berasal dari Tiongkok dan India. Namun ke depan ekspor Benua Etam juga harus ekspansi agar permintaan komoditas semakin meningkat. Permintaan yang tinggi ini akan menyebabkan ekspor Kaltim terus melambung, termasuk peningkatan harga yang disebabkan tingginya permintaan.
“Saat ini harga komoditas unggulan kita sedang tinggi. Sehingga ekspor kita sedang menikmati kenaikan harga batu bara,” jelasnya, Jumat (10/9).
Menurut dia, Kaltim harus terus melakukan ekspansi ekspor. Dalam waktu tidak lama lagi, Korea Selatan akan menjadi importir batu bara Benua Etam. Korea sedang membangun pembangkit listrik yang membutuhkan batu bara. Kaltim harus bersiap untuk menyuplai ke sana. Tingginya permintaan batu bara dari negara selain Tiongkok dan India harus disambut dengan baik.
“Semakin tinggi permintaan komoditas kita maka akan semakin tinggi harga komoditasnya,” tutur dia.
Untuk melakukan ekspansi ini, Kaltim harus bergerak cepat. Produksi harus ditingkatkan lagi agar bisa memenuhi permintaan di Korea Selatan. Sekarang ini semua negara memacu pertumbuhan kinerja ekonominya karena dua tahun pandemi membuat ekonomi terpuruk. Indonesia juga demikian, sehingga penyumbang devisa seperti Kaltim juga harus bekerja lebih keras.
“Meski permintaan terus meningkat, kita tidak melupakan tujuan kita melakukan transformasi ekonomi. Hilirisasi tetap digencarkan,” tegasnya.
Sementara itu, Rabu (8/9), pelaku usaha logistik berkesempatan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Mereka melaporkan berbagai kendala yang dialami di lapangan serta harapan-harapan mereka terkait dukungan pemerintah ke sektor logistik dalam kondisi saat ini. Apalagi, saat ini biaya pengiriman barang ke luar negeri tinggi.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan kepada kepala negara. Di antaranya, terkait pengiriman jalur laut yang terkendala ketersediaan kontainer dan kapal. “Pertama tentu soal kendala itu (kontainer dan kapal, Red). Tapi, penekanan lebih ke space kapal yang saat ini masih sangat terbatas. Untuk kontainer pelan-pelan sudah teratasi,” ujar Carmelita seperti dikutip dari Jawa Pos.
Menurut dia, saat ini kondisi ketersediaan ruang kapal untuk shipment ke luar negeri terbatas. Hal tersebut karena jumlah angkutan laut yang menurun dibanding kondisi normal. “Selama pandemi, banyak kapal berkurang karena mereka (pengusaha kapal, Red) banyak menjual kapalnya. Sekarang, mereka sudah dalam proses pembelian kapal-kapal baru, tapi bagaimanapun butuh waktu,” tambahnya.
Mengenai keterbatasan kapal, menurut dia, presiden merespons dengan berjanji bahwa pemerintah akan berusaha membantu mencari jalan keluar. Main line operator (MLO) atau operator pelayaran jalur utama juga sedang diarahkan untuk berusaha membantu.
“Tanggapan presiden, pemerintah paham ini (keterbatasan space kapal, Red) adalah sesuatu yang dirasakan di seluruh dunia. Pemerintah ingin kita bisa bersama mencari jalan keluar karena utamanya untuk membantu ekspor UMKM. Sebab, kalau untuk perusahaan besar biasanya pengiriman, pihak pembeli (dari luar negeri, Red) ikut bantu mengurus, beda dengan UMKM,” urainya.
Pengusaha juga menyampaikan mengenai PR-PR lain di sektor logistik. Carmelita menyebutkan, INSA menyampaikan mengenai target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) oleh pemerintah. Target PNBP pada 2022 senilai Rp 6,9 triliun memang turun dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai Rp 7,9 triliun. Meski demikian, target tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan pada 2020 yang senilai Rp 6,5 triliun.
INSA berharap, target tersebut diperoleh bukan dari kenaikan tarif. “Kami sampaikan dengan situasi lagi begini, kami harapkan tidak ada kenaikan. Kami meminta pemahaman pemerintah untuk bisa menurunkan atau sekadar menunda pungutan PNBP selama masa pandemi ini,” tegas Carmelita.
Ditemui terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Joko Widodo ingin persoalan biaya logistik yang naik agar dituntaskan. Kenaikan biaya logistik itu dipicu jumlah kapal yang berkurang. Kelangkaan kapal tersebut adalah dampak dari pandemi Covid-19.
“Bapak Presiden meminta agar logistik ini dikaji secara mendalam karena kenaikan logistik, termasuk kelangkaan kontainer, merupakan di level global. Itu akibat dari pandemi Covid-19,” tutur Airlangga.
Pandemi membuat aktivitas perdagangan global menjadi tersendat. Ditambah lagi, pembangunan kapal baru masih dalam proses. Dengan situasi itu, praktis biaya logistik menanjak naik. Hal tersebut membuat pemerintah meminta bantuan kepada para pengusaha dan pemilik kontainer untuk dapat mengurai persoalan itu. “Ada usulan agar pemilik kontainer ini untuk dikumpulkan dan diminta bantuan agar bisa membantu terkait dengan kontainer,” katanya. (ctr/ndu/k8)
Poin-Poin yang Disampaikan Pengusaha Logistik ke Presiden
1. Kelangkaan kontainer dan space kapal. Ketersediaan kapal masih terbatas karena jumlah kapal berkurang.
2. Pemerintah diharapkan dapat menunda target PNBP. Pengusaha menilai bahwa segala bentuk kenaikan tarif dalam kondisi pandemi ini akan memberatkan.
3. Pemerintah diharapkan segera merampungkan undang-undang mengenai sea and coast guard. Pengusaha mengaku sudah menanti selama sekitar tiga tahun agar regulasi ini diselesaikan.
4. Pengusaha berharap biaya logistik dapat turun. UU Ciptaker dan turunannya menjadi harapan besar para pengusaha dan investor.
5. Pengusaha mengharapkan pengelolaan pelabuhan yang lebih efisien dan bebas dari pungutan sembarangan yang justru membuat upaya penekanan biaya logistik tidak optimal.
SUMBER: Diolah dari wawancara
Editor : izak-Indra Zakaria