TANJUNG REDEB - BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi program pada sektor jasa dan konstruksi di Kabupaten Berau, yang dibuka secara resmi oleh Bupati Berau Sri Juniarsih, Senin (11/4).
Dalam kegiatan tersebut, bupati turut didampingi Asisten II Setkab Berau Agus Wahyudi serta perwakilan DPUPR, Ismianto, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pada kesempatan itu, Sri Juniarsih menyampaikan sosialisasi program yang diinisiasi oleh BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bagian yang sangat penting dilaksanakan. Untuk memberikan pemahaman kepada masing-masing OPD yang menjalankan program jasa dan konstruksi.
"Ini menjadi langkah positif dalam memberikan informasi pentingnya jaminan sosial. Partisipasi OPD sangat diperlukan dalam menjalankan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor konstruksi dan jasa lainnya," ujar Sri.
Dia menegaskan, Pemkab Berau harus memastikan bahwa seluruh badan usaha yang terlibat dalam program pemerintah terdaftar dalam kepesertaan jaminan sosial. Sehingga para pekerja yang terlibat mendapatkan jaminan sosial jika terjadinya kecelakaan kerja atau kematian.
"Banyak manfaat yang kita dapatkan pada saat terdaftar di jaminan sosial. Mulai dari pengobatan hingga perawatan medis. Saya berharap jalinan kerja sama ini bisa tetap berlanjut," tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPJAMSOSTEK Berau, Sonny Alonsye, mengucapkan terima kasih atas atensi Pemkab Berau terhadap pelaksanaan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan pada sektor jasa dan konstruksi di Kabupaten Berau. Menurutnya hal itu juga sebagai bentuk sinergitas kedua pihak.
"Kegiatan ini sengaja diadakan untuk menyampaikan tentang perlindungan jasa konstruksi bagi pekerja. Dimana sebelumnya memang sudah diwajibkan. Tambahannya, terkait PER LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021," terangnya.
Sehingga ditegaskannya, ada penambahan yang dulunya hanya pekerjaan jasa konstruksi yang didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, maka sesuai PER LKPP Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia, itu juga diwajibkan untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.
"Selain itu kami juga sampaikan bahwa Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 menegaskan, setiap paket pekerjaan paling lambat 14 hari setelah terbit surat perintah kerja (SPK), sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan," tegasnya.
Menurutnya, tujuannya itu tak lain untuk memberikan manfaat lebih apalagi terjadi risiko kecelakaan atau meninggal dunia pada pekerja jasa konstruksi. Disamping itu juga mengatur Permenaker Nomor 5 Tahun 2021, bahwa pendaftar BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi itu by name by adress.
"Dalam artian jumlah tenaga kerjanya berapa, namanya siapa, alamatnya dimana. Jadi perlu dilampirkan copy KTP, dimana itu tidak dilakukan pada aturan yang sebelumnya. Karena sesuai aturan sebelumnya hanya pada jumlahnya saja. Jadi kalau aturan yang sekarang itu lebih detail," jelasnya.
Kemudian, manfaat yang diperoleh apabila terjadi risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia, itu sama seperti pekerja penerima upah. Yaitu pada PP Nomor 82 Tahun 2019. Hanya bedanya, iuran jasa konstruksi itu perhitungannya hanya satu kali bayar sesuai nilai kontrak.
"Sampai mulai pekerjaan hingga selesai ditambah dengan masa pemeliharaan, itu periode kerjanya. Jadi satu kali kontrak satu kali bayar iuran selama periode mulai pekerjaan plus sampai masa pemeliharaan. Terserah jumlah pekerjanya ada berapa. Yang penting bisa menyampaikan by name dan by address tadi," bebernya.
Dia berharap pembayaran iuran atau pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dapat masuk dalam salah satu klausul SPK. Hal itu agar pelaksana proyek tidak mendaftar atau membayar BPJS Ketenagakerjaan pada saat termin ke III atau selesai paket pekerjaan. "Dikhawatirkan iuran yang sudah dibayarkan mubazir. Akibatnya manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan tidak didapatkan," tuturnya.
Menurutnya, hal itu tidak hanya penting tetapi memang wajib untuk dilaksanakan. Sesuai Pasal 5 Nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, jadi semua pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika ada yang melanggar maka ada sanksi administratif berupa teguran tertulis dan atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
"Dimana sesuai Pasal 9 Ayat 1 PP Nomor 86 Tahun 2013, sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu itu meliputi perizinan terkait izin usaha. Jadi bisa dicabut izinnya atau tidak diperpanjang. Itu salah satunya," pungkasnya. (adv/mar/har)
Editor : uki-Berau Post