Pengusaha ekspedisi diminta mempercepat proses pengiriman barang. Sebab, jelang Lebaran selalu ada lonjakan yang signifikan. Terutama dari Jawa ke luar Jawa, termasuk ke Kaltim. Apalagi, biasanya pemerintah memberlakukan pembatasan angkutan logistik di masa Idulfitri. Berpotensi melambungkan harga.
Pimpinan Cabang Dharma Lautan Utama (DLU) Balikpapan M Saleh mengungkapkan, saat ini angkutan logistik sudah mengalami kenaikan sekitar 10-15 persen dibandingkan reguler. Namun, kebanyakan masih berupa logistik untuk suplai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara barang berupa sembako, terutama beras dikatakan Saleh agak sulit masuk Kaltim karena di sini telah ada Bulog. Harga beras Bulog lebih murah ketimbang produsen di Parepare, sehingga menjadi alasan suplai beras dari Sulawesi mengalami penurunan. Dan hanya didominasi oleh muatan sayur-sayuran.
"Melihat momen Lebaran tahun lalu sampai hari H, muatan logistik masih ramai namun hambatannya bukan di kita, tapi disebabkan adanya pembatasan pengiriman. Yang membuat suplai logistik sedikit terhambat terlebih jelang hari H, dan membuat harga barang pun alami kenaikan signifikan," sebutnya.
Ia berharap, angkutan logistik tetap bisa beroperasi saat momen mudik Lebaran, supaya tidak terjadi inflasi harga komoditas.
Dalam mengantisipasi meningkatnya jumlah perjalanan orang pada saat mudik Lebaran 2024, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian PUPR resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 H pada 5 Maret 2024.
Pada SKB tersebut memuat pengaturan pembatasan operasional angkutan barang pada libur Lebaran 2024. SKB Nomor KP-DRJD 1305 Tahun 2024, SKB/67/11/2024, 40/KPTS/Db/2024 ini mengatur dan melakukan pembatasan transportasi demi keselamatan, kenyamanan serta ketertiban bersama.
Dijelaskan Fadjar Harjo Saputro, selaku sekretaris Direktorat Usaha dan Asuransi DLU, pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih. Kemudian mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.
Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi, yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, logistik pemilu, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, serta barang pokok.
Namun, kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.
"Kemacetan biasanya terjadi di kawasan Pulau Jawa. Sedangkan di luar daerah masih bisa dimaksimalkan dengan memanfaatkan jalur selatan dan tengah yang belum padat. Jadi, kita koordinasikan dengan pihak pengusaha atau ekspedisi untuk melakukan manajemen arus lalu lintas, yang sesuai dengan peraturan pemerintah pula," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melibatkan para pakar dan akademisi di bidang transportasi telah menggelar survei potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, hasil survei potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024 menunjukkan adanya tren peningkatan. Secara nasional berpotensi mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka tersebut meningkat pesat dibandingkan potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023, yakni 123,8 juta orang.
Hasil survei ini sendiri telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN, dan swasta.
“Untuk mengantisipasi potensi lonjakan pergerakan masyarakat tersebut, kami melakukan persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," jelasnya.
Menhub menambahkan, pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.
Upaya yang dilakukan di antaranya dengan melakukan pengaturan waktu mudik, penetapan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang berisiko terjadi kepadatan luar biasa. (ndu/k15)
Ulil
Yin.khazan@gmail.com
Sumber : Kaltim Post