Loh Kenapa Ini? Taksi Online di PPU Terancam Dihentikan Sementara

Ari Arief • Dipublikasikan Sabtu, 13 April 2024 | 13:30 WIB

 

Seorang siswi SMK di Balikpapan diduga menjadi korban pelecehan oknum driver taksi online.
Seorang siswi SMK di Balikpapan diduga menjadi korban pelecehan oknum driver taksi online.

PENAJAM-Operasional angkutan taksi online berbayar di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terancam dihentikan sementara. Hal ini setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memberi surat teguran kali kedua kepada aplikator taksi online yang beroperasi di kabupaten dan kota di Kaltim. Sariman, sekretaris Komisi I DPRD PPU, mengatakan bahwa tarif taksi online secara ekonomi murah dan menguntungkan masyarakat, namun secara hukum operasionalnya harus dihentikan sementara.  

“Sebenarnya secara ekonomi, tarif mereka ini murah menurut saya dan sangat menguntungkan masyarakat. Tetapi, karena ada surat teguran dari Pemprov Kaltim karena mereka dinilai tidak mengindahkan ketentuan tarif batas atas dan bawah oleh pemprov, maka, secara hukum harus pula menghentikan operasionalnya di PPU,” kata Sariman, Senin (8/4).

Sariman menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah mengeluarkan surat teguran kali kedua pada April ini, dan menggarisbawahi operasional taksi online tidak mematuhi peraturan gubernur (pergub) yang mengatur tentang tarif batas atas dan bawah untuk taksi online, yaitu tarif batas bawah Rp 5.000 per kilometer (km), tarif batas atas Rp 7.600 per km, dan tarif minimal Rp 18.000 per km untuk jarak tempuh 4 kilometer pertama.

Disebutkannya, apabila surat teguran tidak dipatuhi, Pemprov Kaltim saat ini telah menyiapkan regulasi untuk melarang operasional taksi online tersebut dengan menyiapkan berupa perda Kaltim, dan mendorong aplikator lokal yang ada untuk mengurus perizinan aplikasi layanan transportasi lokal. Sariman menyebutkan, surat teguran itu disampaikan kepada tiga aplikator layanan taksi online pusat, yang salah satunya ditujukan kepada PT Maxim Transportasi Online yang juga memiliki armada beroperasi di PPU. “Namun, aplikator taksi online tidak mengindahkan pergub tersebut dan tetap menerapkan tarif sendiri. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan,” ujar Sariman sembari menambahkan, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan PPU untuk membahas hal ini. “Kita akan segera rapat dengan Dinas Perhubungan PPU untuk membahas masalah ini. Kita ingin mencari solusi terbaik agar masyarakat PPU tetap bisa menikmati layanan taksi online dengan tarif yang wajar,” kata Sariman.

Kaltim Post berusaha mendapatkan alamat kantor perwakilan perusahaan ini di PPU, untuk kepentingan konfirmasi, dengan menanyai sejumlah sopir taksi online Maxim yang mangkal tak jauh dari Pelabuhan Feri Penajam-Balikpapan. Mereka kemudian memberikan alamat kantor dimaksud berada di Jalan Propinsi, Km 3, Penajam. Sayangnya, saat koran ini mendatangi kantor tersebut sekira pukul 11.09 Wita, Senin (8/4), dalam kondisi sepi. Seorang pria, tetangga kantor tersebut saat ditanya media ini mengatakan bahwa kantor tersebut diketahui libur sampai usai Lebaran. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan PPU Alimuddin, hingga kemarin belum berhasil dikonfirmasi terkait masalah ini. Beberapa kali ditelepon juga tidak diangkat. (far/k16)

 

 

ARI ARIEF

ari.arief@kaltimpost.co.id

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Kaltim Post
ppu