Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Kaltim. Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa banyak sektor usaha merasakan dampak positif.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Budi Widihartanto mengatakan, pengerjaan konstruksi IKN telah menciptakan peluang ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan di berbagai sektor.
Berpotensi memperkuat konektivitas, meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Dalam konteks ini, penting untuk memahami dampak pembangunan terhadap berbagai sektor ekonomi. Terutama dalam merumuskan kebijakan strategis yang mendukung keberlanjutan pembangunan serta mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat dan dunia usaha,” paparnya, kemarin (17/12)
Quick survey yang melibatkan 119 responden dari 15 sektor usaha di enam kabupaten/kota se-Kaltim menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha merasakan peningkatan pendapatan.
Sektor jasa keuangan, perdagangan, transportasi dan akomodasi menjadi yang paling merasakan dampak positif. Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan bahan material, alat berat dan tenaga kerja.
Mayoritas 75 persen responden telah merasakan dampak konstruksi IKN selama lebih dari setahun terakhir. Hampir 93 persen responden melaporkan kenaikan pendapatan, bahkan sebagian besar mengalami kenaikan laba hingga 25 persen.
Namun, di balik peluang besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Sektor industri pengolahan dan pertambangan misalnya, menghadapi tekanan akibat realokasi sumber daya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat juga memicu kenaikan inflasi.
“Pembangunan IKN membutuhkan alokasi sumber daya yang sangat signifikan, termasuk tenaga kerja, bahkan material dan alat berat. Yang mengarah pada persaingan dengan sektor lain yang juga membutuhkan sumber daya tersebut. Hal ini menciptakan tantangan dalam menjaga stabilitas kinerja sektor-sektor tersebut di tengah meningkatnya permintaan dari proyek konstruksi,” lanjut Budi.
Sebagian besar responden (59 persen), melaporkan peningkatan aktivitas usaha sejak dimulainya operasionalisasi IKN. Sektor jasa keuangan, perdagangan dan akomodasi menjadi sektor yang paling banyak merasakan manfaat.
Utamanya karena meningkatnya aktivitas ekonomi serta kedatangan tenaga kerja maupun pendatang baru. “Kendati mayoritas pelaku usaha melaporkan peningkatan laba yang lebih relatif kecil di bawah 5 persen, dampak ini memberikan optimisme terhadap keberlanjutan usaha,” bebernya.
Selain itu, dampak positif dari operasionalisasi IKN masih terpusat di Balikpapan dan Samarinda. Budi menyebut, hasil simulasi menggunakan model computable general equilibrium (CGE) IndoTerm, menunjukkan bahwa dengan adanya konstruksi dan operasional IKN memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim.
“Dengan asumsi, konstruksi IKN hingga akhir 2024 dengan nilai total Rp 83,66 triliun mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,83 persen dari baseline pertumbuhannya. Didukung oleh peningkatan sektor konstruksi 3,21 persen, perdagangan 2,87 persen, akomodasi makan minum 2,02 persen, transportasi 1,87 persen dan jasa keuangan 1,03 persen,” jelas Budi.
Selain itu, penyerapan tenaga kerja dan konsumsi rumah tangga masing-masing meningkat sebesar 2,06 persen dan 1,09 persen dari baseline pertumbuhannya. Tetapi, pertumbuhan tersebut diiringi dengan peningkatan inflasi 0,82 persen seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang mendorong tekanan dari sisi permintaan.
Operasionalisasi IKN bersifat terbatas dengan kontribusi terhadap pertumbuhan 0,92 persen. Lalu peningkatan tenaga kerja 1,02 persen dan kenaikan konsumsi rumah tangga 0,63 persen.
Dengan pertumbuhan sektor perdagangan 2,01 persen, akomodasi makan minum 1,77 persen, transportasi 1,54 persen, konstruksi 1,32 persen dan real estate 1,01 persen.
“Secara keseluruhan, hasil survei mengindikasikan adanya peluang besar bagi Kaltim untuk memanfaatkan momentum pemindahan IKN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. KPw BI Kaltim berkomitmen untuk terus memantau perkembangan ini serta melakukan upaya koordinasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya,” pungkasnya. (ndu/jnr)
Editor : Indra Zakaria