PROKAL.CO, TENGGARONG - Dandhy Laksono sudah terkenal dengan berbagai film dokumenternya di Watchdoc Documentary, seperti “Sexy Killer” dan “Dirty Vote”. Di tahun 2026 ini, ia kembali merilis sebuah dokumenter bertajuk “Pesta Babi”. Film berdurasi 90 menit ini disutradarai Dandhy bersama Cypri Paju Dale, dan dirilis sebagai tayangan terbatas dalam bentuk nonton bareng (Nobar) di berbagai daerah.
Menceritakan tentang perjuangan masyarakat adat di selatan Papua mempertahankan tanah leluhur dari proyek raksasa mengatasnamakan "ketahanan pangan" dan "transisi energi"dan sejarah panjang eksploitasi Papua. Film dokumenter ini berdiri sebagai media independent, memberi visualisasi berbasis data dan fakta.
Di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), komunitas sineas lokal di bawah nama Komunitas Pelem Indie (KOPI) Tenggarong menggelar nobar film ini. Pesta Babi—kolonialisme di zaman kita tampil pada layar tancap yang terletak di kedai kopi sederhana bernama Rogos, Sabtu (2/5/2026) malam kemarin.
Dihadiri para sineas, pemuda hingga jurnalis—nobar ini bukan sekedar ajang nonton film. Tetapi juga menjadi ruang diskusi serta refleksi mengenai isu krisis ekologis dan kemanusiaan yang terjadi di Papua, khususnya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ekspansi agribisnis. Founder KOPI Tenggarong, Faruq Wijaya menyebut nobar ini adalah terpantik atas inisiasi bersama pemuda Tenggarong serta sineas.
“Kami ingin membangun kembali ekosistem film di Tenggarong. Dari forum-forum sebelumnya muncul kegelisahan bahwa kita perlu lebih banyak ruang diskusi agar ekosistem kreatif bisa berkembang,” cerita Faruq kepada Prokal.co.
Ketika film Pesta Babi muncul ke permukaan dunia maya, ramai pembahasan mengenai film ini. Maka KOPI Tenggarong pun mengambil momentum untuk menayangkan film yang masih tayang terbatas ini, sekaligus membuka ruang diskusi. Dengan harapan dapat menghidupkan diskursus di daerah.
“Film ini tidak hanya berhenti pada tontonan, tetapi memunculkan gagasan dan isu yang bisa direfleksikan. Meski mengangkat konteks Papua, tetapi apa yang disampaikan juga relevan untuk kita di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur,” ujarnya.
Melalui nobar ini, Faruq mencoba menghidupkan kembali nalar kreatif dan kritis sesama sineas dan pemuda. Untuk lebih terbuka melihat isu-isu daerah. Karena apa yang terjadi di Papua bisa menjadi pembelajaran agar hal serupa tidak terjadi di daerah kelahiran mereka.
Pun ini menjadi refleksi bagaimana relasi pusat dengan berbagai kebijakannya dapat berpengaruh ke daerah. Sebagai masyarakat daerah, tidak semestinya dapat diterima begitu saja, tetapi perlu ada ruang berpikir dan berdialog. Sehingga kebijakan tersebut bisa lebih sesuai dengan kondisi di daerah.
“Film ini sangat layak ditonton karena mampu membuka wawasan dan cara pandang. Isu yang diangkat memang tentang Papua, tetapi juga menyentuh konteks daerah lain seperti Kalimantan, sehingga bisa menjadi bahan refleksi bersama,” tutup Faruq. (moe)
Editor : Indra Zakaria