IKN — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memacu akselerasi pembangunan fisik Tahap II demi merealisasikan target ambisius IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028 mendatang. Target besar ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menjadi kompas percepatan pembangunan kawasan ibu kota baru tersebut. Guna memastikan seluruh megaproyek ini berjalan tepat waktu, agenda monitoring dan evaluasi rutin digelar secara ketat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari investor, kementerian, hingga manajemen konstruksi induk.
Dalam evaluasi berkala yang baru saja dilaksanakan di Multifunction Hall Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tergambar jelas peta progres dari tiga sumber pembiayaan utama, yakni APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Melalui dana APBN yang dikelola langsung oleh Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik yang tengah bergulir, di mana 9 paket telah rampung pada tahun 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi, dan 16 paket sisanya memasuki persiapan lelang. Proyek yang sedang berjalan ini mencakup fasilitas krusial seperti kawasan perkantoran pemerintah, gedung yudikatif dan legislatif, embung, hingga jaringan pipa air minum.
Sinergi antarkementerian juga memperlihatkan hasil yang signifikan di lapangan. Kementerian Pekerjaan Umum tercatat menangani 90 paket pekerjaan fisik dengan 78 paket di antaranya telah selesai, sementara 12 paket lainnya, termasuk pembangunan Jalan Tol IKN dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, masih dalam proses konstruksi. Di sektor hunian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan, dengan 11 paket telah rampung dan satu paket rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi masih terus dikebut.
Tak kalah agresif, keterlibatan sektor swasta dan skema KPBU menunjukkan tren kenaikan yang masif. Hingga kini, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan rincian 9 proyek telah selesai dibangun dan 6 proyek sedang dalam tahap konstruksi, seperti Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, hingga proyek apartemen swasta. Sementara itu, lewat skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa sektor hunian dan jalan yang siap meluncur, termasuk pembangunan 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk dan delapan menara rumah susun oleh PT Nindya Karya dalam waktu dekat.
Melihat masifnya pergerakan alat berat dan pekerja di lapangan, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memberikan peringatan keras bahwa kecepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan. Basuki menegaskan agar penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperketat demi meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Baginya, meski target mengejar tahun 2028 sangat krusial, tiga pilar utama pembangunan IKN—yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan—tetap wajib menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar dalam setiap proses konstruksi. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co