“Ini masalah yang selama ini kita hadapi. Secara bertahap, kami lakukan pendataan dan sinkronisasi datanya. Supaya bisa dihapuskan,” sebutnya.
Apakah ada cara untuk menghapus utang tersebut? Edy tegas menjawab ada. Bisa melalui persetujuan dewan, atau kepala daerah. Edy menyarankan agar lewat persetujuan dewan saja, karena nominalnya bisa lebih besar. Jika penghapusan melalui kepala daerah, nilai nominalnya maksimal hanya Rp1 miliar.
“Kalau lewat dewan, nominal utang yang bisa dihapus Rp5 miliar. Sedangkan kepala daerah kecil, bisa bertahun-tahun baru bisa lunas,” bandingnya.
Menurutnya, tiap tahun slip PBB selalu diterbitkan. Tahun ini saja, ada sekitar 300 ribu. Namun, tidak seluruhnya dibayar masyarakat. Menimbulkan tunggakan atau piutang.
Supaya tunggakan tidak semakin membengkak, pihaknya menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat. “Denda pembayaran pajak PBB di tahun 2021, mencapai Rp840 juta. Tahun 2022, mencapai Rp1,3 miliar. Artinya, tingkat kesadaran masyarakat untuk taat bayar PBB masih rendah,” simpulnya.
Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB, BPKPAD secara bertahap melakukan sinkronisasi data dan penagihan. “Petugas di lapangan akan terus melakukan update data,” jelasnya.(gmp/az/dye)