SAMARINDA. Mengoptimalkan peran perusahaan daerah (Perusda) milik Pemprov Kaltim sebagai sumber pendapatan daerah, Komisi II DPRD Kaltim meminta agar data lengkap setiap perusda seperti data pendirian, penyertaan modal, aset, deviden, hingga data hasil audit tahunan.
Ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu saat memimpin rapat pertemuan dengan Biro Ekonomi, Senin (2/12).
Baharuddin menjelaskan, pertemuan dengan Biro Ekonomi tersebut masih tahap awal, dan penjelasan mengenai kondisi perusda baru secara global. “Kami belum mendapatkan penjelasan secara rinci terkait kondisi perusda yang ada. Mereka mengaku, tugasnya hanya sebagai pembina perusda,” ujarnya.
Untuk itu, demi menganalisis dan mengevauasi kinerja perusda, Komisi II meminta data lengkap setiap perusda. “Dalam waktu dekat, Komisi II akan mengundang delapan perusda. Kalau perusda tidak memberikan jawaban yang signifikan, kami akan panggil juga anak-anak perusda,” terang pria yang akrab disapa Bahar ini.
Pemanggilan itu, kata dia, karena dewan ingin mengetahui target pendapatan yang ditentukan pemerintah. Apakah sudah sesuai dengan jumlah anggaran yang sudah disertakan dalam setiap perusda.
“Ini nanti mau dievaluasi. Misalnya Perusda MBS, ada sekitar 1,2 triliun APBD digelontorkan sebagai pernyataan modal. Namun, yang disetor sampai hari ini kurang lebih hanya tiga hingga empat miliar saja,” sindirnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD kaltim, Sapto Setyo Pramono. Ia meminta data semua perusda dan masalah potensi-potensi ekonomi dari berbagai leading sektor. Seperti potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan selain dari sumber daya alam
“Misalnya, pertanian, perkebunan, perikanan, ataupun bahkan sumber-sumber ekonomi yang lain. Sehingga kita harus membuka diri untuk melakukan itu semua. Jangan terlena dengan adanya sumber daya alam saja,” sebut dia.
Selain itu, Pemprov Katim harus berani mengevaluasi semua peruda yang ada. Baik itu perusda, maupun anak perusahaan dari perusda itu sendiri. “Masing-masing perusda ataupun anak perusahaan harus dievaluasi. Menguntungkan tidak bagi daerah, atau sesuai dengan asas didirkan tidak filosofinya,” tegasnya
Karena menurut politikus Golkar ini, perusda dibentuk tentu harapannya untuk menguntungkan daerah, bukan menguntungkan segelintir orang. “Sehingga, kalau sekiranya itu (perusda) tidak bisa diteruskan, mau tidak mau dievaluasi dan kami rampingkan atau di-merger, sehingga benar-benar sesuai harapan,” jelas Sapto. (adv/hms6/nin)