PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau dari daerah pemilihan (dapil) III, wilayah pesisir, Sutami, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan (BPS).
Yakni, Kecamatan Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Bidukbiduk.
“Kami sangat setuju untuk pemekaran ini ke depan. Salah satu alasannya adalah jarak yang begitu jauh antara wilayah pesisir dengan ibu kota kabupaten,” ujar Sutami, Minggu (26/2/2025).
“Selain itu, letak geografis yang luas juga membuat masyarakat membutuhkan sarana pelayanan administrasi, kesehatan, dan fasilitas lainnya agar lebih dekat dan mudah dijangkau,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti aspek keamanan sebagai faktor penting dalam pemekaran BPS.
Menurutnya, daerah pesisir Berau, berbatasan langsung dengan laut Malaysia dan Filipina, sehingga keberadaan pasukan TNI dan Polri perlu ditingkatkan.
“Oleh karena itu, sangat dibutuhkan tambahan pasukan keamanan, seperti kepolisian di tingkat Polres dan juga Kodim,” tambahnya.
Namun, Sutami menegaskan, kebijakan pemekaran sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kita semua tahu bahwa moratorium adalah kebijakan pemerintah pusat. Kita menunggu political will dari Presiden Prabowo untuk memberikan lampu hijau terhadap pemekaran ini,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kajian mendalam agar pemekaran tidak sekadar menjadi agenda politik, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemekaran ini tidak boleh lebih kental unsur politisnya. Dibutuhkan kajian yang jelas, matang, dan mendalam. Jika perlu, harus ada peraturan pemerintah (PP) sebagai landasan agar pemekaran ini bisa terukur dan terkendali,” jelas Sutami.
Ia juga menyoroti aspek keuangan sebagai faktor kunci dalam pemekaran.
Menurutnya, perlu ada perhitungan yang jelas mengenai kesiapan APBD jika BPS menjadi daerah otonom baru.
“Hitung-hitungannya harus jelas. Apakah pemekaran ini nantinya mampu meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan profesional? Dan yang sangat penting, bagaimana potensi APBD-nya? Ini perlu dikaji dengan serius,” tegasnya.
Sutami menambahkan, selain BPS, di Kalimantan Timur (Kaltim) juga terdapat wacana pemekaran untuk delapan kabupaten lainnya.
Ia berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam mendorong pemekaran ini demi kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sebelumnya, rencana pemekaran di Kabupaten Berau kembali mencuat setelah mendapat tanggapan dari Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda), Kemendagri.
Akmal Malik menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemekaran DOB BP jika moratorium pemekaran dicabut oleh Presiden.
Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja di Berau, Jumat (14/2/2025).
“Mudah-mudahan Pak Presiden membuka pintu untuk pemekaran daerah otonomi baru,” ujar Akmal.
Pemekaran wilayah sendiri bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Terutama bagi daerah yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur dan akses layanan dasar.
Usulan pemekaran Berau Pesisir Selatan bukanlah hal baru. Aspirasi ini telah lama muncul dari masyarakat dan pemerintah daerah, mengingat luasnya wilayah Berau saat ini.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab Berau, Muhammad Hendratno, menyatakan Desain Besar Penataan Daerah (Disertada) untuk pemekaran Berau Pesisir Selatan telah lama diajukan dan melalui berbagai pembahasan.
Baca Juga: Belajar Program Makan Siang Bergizi dari Jepang yang Sudah Dimulai Sejak Ratusan Tahun Lalu
“Terkait pemekaran Berau Pesisir Selatan, kita sudah mengajukannya berkali-kali dan pembahasannya juga sudah dilakukan. Dulu semuanya sudah sempurna, hanya terkendala moratorium,” ujarnya. (sen/far)
Editor : Faroq Zamzami