JAKARTA – Indonesia Industrial Summit (IIS) 2019 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai Tangerang, Banten, Senin (15/4), turut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie.
Acara yang diinisiasi Kementerian Perindustrian dengan mengusung tema “Implementasi Making Indonesia 4.0 Menuju Indonesia Menjadi Negara 10 Besar Ekonomi Dunia”, itu dibuka Wakil Presiden HM Jusuf Kalla. Dan, dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menko Ekonomi Darmin Nasution, beberapa kepala daerah, serta para pimpinan perusahaan dan pelaku industri di Tanah Air.
Gubernur mengatakan, Wapres menyampaikan bahwa kemajuan teknologi dewasa ini telah mengubah berbagai hal dengan begitu cepat. Tak terkecuali di dunia industri. "Teknologi telah mengubah cara produksi dan hubungan sosial di masyarakar. Perubahan itu tidak bisa kita hindari, dan tidak mungkin kita tidak menerimanya. Namun, bagaimana menerima manfaat teknologi untuk kemajuan kita bersama," kata Gubernur.
Dikatakan pula bahwa industri yang selama ini dikuasai oleh kelompok-kelompok besar, kini tidak lagi. Banyak muncul pelaku industri baru, startup-startup yang telah mengubah pola kehidupan, pola industrialisasi ke arah baru. Termasuk dalam dunia kerja yang juga telah mengalami perubahan besar.
Wapres, lanjut Gubernur, menyatakan bahwa terlepas dari kemajuan teknologi, era Revolusi Industri 4.0 juga memiliki peranan penting dalam persaingan industri di dunia, dengan dorongan perkembangan teknologi moderen diyakini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri.
"Semua itu sangat menentukan dalam kemajuan suatu masyarakat dan industri. Tentu bukan saja hanya revolusi industry, tapi revolusi internship yang banyak terjadi," katanya.
Menurut Gubernur, di Kaltara akan dibangun sebuah kawasan industri terpadu, yang telah mendapat dukungan pemerintah. Untuk itulah dirinya menghadiri acara tersebut.
Sebagai dukungan pemerintah, kata dia, telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018, sebagai perubahan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Salah satunya KIPI di Kecamatan Tanjung Palas TImur, Bulungan.
Tak hanya itu, dikatakan Gubernur, KIPI Tanah Kuning yang terintegrasi dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Kayan, Bulungan, juga masuk koridor kerja sama ekonomi regional antara pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok yang disebut Global Maritime Fulcrum - Regional Comprehensive Economic Corridors Belt and Road Initiative (GMF-BRI).
Sementara itu, Menteri Perinstrian Airlangga Hartarto mengatakan, Making Indonesia 4.0 merupakan road map yang diterapkan untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi dunia pada 2030 mendatang. “Penyelenggaraan Indonesia Industrial Summit 2019 dimaksudkan sebagai forum konsolidasi para pemangku kepentingan untuk membangun rumusan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi transformasi digital sektor industri manufaktur,” bebernya.
Dalam periode tersebut, lanjutnya, pemerintah telah menjalankan langkah-langkah strategis untuk mendukung percepatan adopsi Revolusi Industri 4.0. Pertama, peluncuran Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0), atau indikator penilaian tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi era industri 4.0.
Sejak peluncurannya oleh Presiden, tepat satu tahun lalu, Airlangga menyebutkan berbagai langkah telah dilakukan sebagai game changer pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan penerapan Making Indonesia 4.0, kata Airlangga, Indonesia berpeluang meningkatkan nilai tambah terhadap PDB nasional sebesar USD 150 miliar pada 2025. Selain itu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1-2 persen.
Menurutnya, era Revolusi Industri 4.0 menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi. Momentum ini diyakini memberikan peluang lapangan kerja baru di Indonesia hingga 18 juta orang, dengan 4,5 juta tenaga kerja baru diserap sektor industri dan 12,5 juta lainnya oleh sektor jasa penunjang industri.
"Pengembangan SDM industri merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah dalam mempersiapkan SDM menghadapi era industri 4.0," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas kebijakan insentif fiskal. Hal ini untuk mendorong perusahaan industri melakukan inovasi teknologi dan investasi pada peningkatan kompetensi SDM. Kemudian strategi peningkatan penetrasi pasar untuk mendorong ekspor industri manufaktur, kebijakan up skilling dan reskilling kompetensi tenaga kerja untuk beradaptasi dengan era Revolusi Industri 4.0. (hms/red)
Editor : uki-Berau Post